Home Pilkada Empat Paslon Cabup Banyuasin Tolak Hasil Pilkada

Empat Paslon Cabup Banyuasin Tolak Hasil Pilkada

SHARE
Empat paslon Cabup Banyuasin menolak hasil Pilkada
article top ad

PALEMBANG, MB –  Empat paslon cabup Banyuasin menolak hasil Pilkada yang dilaksanakan Rabu 26 Juni 2018 karena diduga syarat dengan pelanggaran mulai dari praktek money politik hingga tindak pidana pengerusakan kotak suara.

Kotak suara yang sudah dibuka

Keempat pasangan calon bupati Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ini secara bersama-sama menyatakan sikapnya di Rumah Makan Sederhana Km 12 Kabupaten Banyuasin, Kamis (28/6) yaitu Paslon nomor urut 1 dihadiri Calon Wakil Bupati H Hazuar Bidui, Paslon Nomor urut 2 yaitu, H Arkoni, Paslon Nomor urut 3 diwakili H Burlian, dan Ketua Tim Pemenangan Paslon HM Buya Husni Thamrin dan Supartijo, serta Paslon nomor urut 4, H Syaiful Bachri dan H Agus Salam.

Uang sisa yang dipergunakan untuk “serangan fajar”
article inline ad

Dalam surat pernyataan dan tuntutan tersebut, keempat paslon itu antara lain menyatakan bahwa Pilkada Banyuasin 2018 tidak berjalan sesuai dengan azaz pemilu langsung, umum, jujur, rahasia dan adil.  Juga ditemukan sejumlah pelanggaran pemilu serta kejahatan pemilu yang dilakukan terstruktur sistematif dan massif (TSM).  Oleh sebab itu, keempat paslon menilai bahwa secara de facto Pilkaa di Banyuasin telah gagal untuk membangun pertumbuhan dan berkembangan demokrasi di Kabupaten Banyuasin.  Hal ini tercermin dari tingkat partisipasi pemilih hanya 50 persen sehingga membuat pilkada Banyuasin tidak memiliki legitimasi yang cukup.

“Kami menolak hasil Pilkada Banyuasin, karena masih ada temuan-temuan yang dilakukan pihak penyelenggara seperti info dari tim kami, adanya kotak suara yang tanpa segel telah dibuka di Muara Sujian, Desa Tirtaharja,” kata H Arkoni pasangan Calon Bupati Nomor urut 2 di hadapan puluhan awak media lokal dan nasional.

Untuk perkembangan lebih lanjut, keempat paslon akan melaporkan kesepakatan ini kepada pihak terkait mulai dari KPU, Panwaslu dan Polri mulai dari tingkat provinsi hingga pusat.

article bottom ad