Home Pidana Perdata Perppu Ormas, Pemerintah Awasi Ribuan Ormas Bebadan Hukum

Perppu Ormas, Pemerintah Awasi Ribuan Ormas Bebadan Hukum

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menyebutkan, Saat ini terdapat 325.887 organisasi masyarakat (ormas) yang terdaftar dan berbadan hukum.

Karenanya. menurut Yasonna penguatan undang-undang diperlukan untuk mengawasi ormas yang jumlahnya banyak tersebut.

article inline ad

“Dengan jumlah demikian, tentu butuh peraturan yang efektif mencegah, mengawasi dan menindak ormas yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar dan keutuhan NKRI,” ujar Yasonna saat memberi sambutan pada acara audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila, di Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Jakarta, Jumat 21 Juli 2017.

Ia beranggapan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan tidak memberikan payung hukum yang kuat bagi pemerintah untuk bertindak tegas terhadap ormas-ormas tersebut.

Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo pun menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Sikap ini untuk menjaga negara dari berbagai kemungkinan. Kalau dibiarkan, pada gilirannya bangsa kita tidak mampu lagi mengatasi, karena ini gerakan ideologis,” kata Yasonna.

Yasonna mengatakan, saat ini belum ada data resmi mengenai jumlah ormas yang terindikasi bertentangan dengan Pancasila.

Pemerintah dibantu Kepolisian masih mengkaji sejumlah ormas yang berbadan hukum tersebut.

Sebelumnya peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai bahwa dari aspek hukum terdapat banyak kelemahan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Namun jika dilihat dari aspek subtansi, Perppu Ormas tersebut dibutuhkan untuk menangani keberadaan ormas yang diduga memiliki tujuan menghancurkan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

“Saya pikir, terkait Perppu itu kita bisa memahami, menurut banyak ahli hukum ada masalah di sana. Tetapi secara substansi bagaimanapun kita butuhkan juga. Tantangan kita bukan hanya menyelamatkan demokrasi tetapi juga menyelamatkan eksistensi republik ini,” ujar Syamsuddin di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu 19 Juli 2017.

Syamsuddin mengatakan, salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah menangani keberadaan ormas-ormas radikal. Meski demikian ia mengkritik mekanisme pembubaran ormas tanpa melalui pengadilan.

“Kalau saya menangkap suasananya membahayakan. Di situ kita bisa memahami substansi walaupun kita tolak pembubaran ormas melalui menteri. Sebaiknya memang melalui pengadilan,” tuturnya. (Mlk)

article bottom ad