Home Nusantara Setelah HTI, Ormas Apa yang Akan Dibubarkan? Ini Kata Jokowi

Setelah HTI, Ormas Apa yang Akan Dibubarkan? Ini Kata Jokowi

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Presiden Joko Widodo memberi sinyal bahwa HTI Hizbut Tahrir Indonesia tidak akan menjadi organisasi masyarakat terakhir yang dibubarkan pemerintah. Ia akan membubarkan ormas satu per satu.

“Kita berbicara satu-satu,” ujar Presiden Jokowi di Jakarta Convention Center, Rabu, 19 Juli 2017.

article inline ad

Diketahui, HTI secara resmi dibubarkan oleh pemerintah hari ini, Rabu 19 Juli 2017.

Pembubaran itu diumumkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris dan dinyatakan sebagai tindak lanjut dari penerbitan Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Presiden Joko Widodo menegaskan, keputusan yang diambil pemerintah, yang berkaitan dengan Perppu Ormas, sudah dikaji lama, dan melalui pengamatan yang panjang. Di sisi lain, juga sudah diberi masukan oleh kalangan ulama. Oleh karenanya, ia merasa keputusan pembubaran HTI memiliki legitimasi.

“Keputusannya ya seperti yang sudah diputuskan pada hari ini (pembubaran HTI),” ujar Jokowi.

Sementara itu, setelah dibubarkan, pihak HTI melalui Juru bicaranya, Ismail Yusanto, menilai tindakan pemerintah membubarkan HTI dengan cara mencabut surat keputusan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bentuk kesewenang-wenangan.

“Kami menilai ini adalah sebuah kesewenang-wenangan yang sangat nyata. Terbitnya Perpu itu juga bentuk kesewenangan pemerintah yang menghilangkan proses pengadilan,” ujar Ismail, Rabu.

Ismail pun mempertanyakan alasan pencabutan status badan hukum ormas HTI sebagai bentuk sanksi administratif atas tuduhan pelanggaran yang dilakukan. “Pelanggarannya apa juga tidak jelas. Sampai saat ini juga tidak ada peringatan dari pemerintah,” katanya.

Dalam Perpu tersebut, kata Ismail, disebutkan pencabutan status hukum itu harus melalui surat peringatan. “Tapi surat peringatan itu tidak pernah ada sama sekali, jadi pemerintah melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri,” ujarnya.

Menurut dia, tuduhan yang dilontarkan pemerintah tidak jelas dan HTI tidak diberikan kesempatan untuk membela diri.

Ia melanjutkan, pemerintah sebelumnya mengatakan banyak kegiatan dan aktivitas HTI yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Padahal kalau dilihat di lapangan tidak seperti itu. Apa yang bertentangan dengan Pancasila? Kami tertib dan sopan, tidak anarkis,” ucapnya.

HTI, kata Ismail, saat ini tengah mengkaji keputusan pemerintah tersebut untuk pertimbangan upaya hukum yang akan ditempuh. “Kami akan konsultasi dulu dengan kuasa hukum kami, Pak Yusril. Ya beginilah, ibaratnya kami digebukin dulu baru bisa mengadu ke hakim. Rumah digusur dulu, baru ke pengadilan,” tuturnya. (Mlk)

article bottom ad