Home Nusantara Tiga Pertimbangan Pemerintah Terbitkan Perppu tentang Pembubaran Organisasi

Tiga Pertimbangan Pemerintah Terbitkan Perppu tentang Pembubaran Organisasi

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto membantah bahwa pemerintah ingin bertindak sewenang-wenang dalam menertibkan organisasi kemasyarakatan, sehingga menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Menurut Wiranto, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Organisasi. Terdapat tiga pertimbangan pemerintah dalam penerbitan perppu tersebut.

article inline ad

Pertama, tindakan pemerintah sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-VII/2009.

“Presiden bisa mengeluarkan perppu atas dasar adanya keadaan yang membutuhkan atau keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang,” ujar Wiranto, dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Rabu 12 Juli 2017.

Kedua, terkait aturan hukum yang belum memadai. Menurut Wiranto, perppu bisa diterbitkan untuk memberikan solusi agar tidak terjadi kekosongan hukum.

“Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Atau ada undang-undang tetapi tidak memadai untuk menyelesaikan masalah hukum,” ujar dia.

Ketiga, perppu bisa diterbitkan jika kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang baru.

Mekanisme dan prosedur untuk membuat undang-undang baru memang membutuhkan jangka waktu yang panjang, dan itu jadi kendala. “Sementara kondisinya harus segera diselesaikan. Kalau menunggu undang-undang yang baru tidak bisa, harus segera diselesaikan,” kata Wiranto.

Tiga pertimbangan itulah yang menjadi pijakan pemerintah untuk menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017.

Karenanya Wiranto meminta masyarakat untuk tenang dalam menyikapi terbitnya Perppu Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ia meminta masyarakat dapat menerima perppu tersebut dengan pertimbangan yang jernih dan bijak.

“Tidak ada maksud kita membatasi kegiatan ormas yang nyata-nyata memberikan manfaat bagi kehidupan bangsa,” tandas Wiranto.

Perppu diterbitkan untuk membubarkan ormas yang dianggap anti-Pancasila, salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pemerintah sempat mempertimbangkan jalur pengadilan. Namun, jalur itu dinilai terlalu panjang dan berliku seperti diatur dalam UU Ormas. (Mlk)

 

article bottom ad