Home Nusantara Presiden Teken Perppu Pembubaran Ormas, HTI Siap Tempuh Jalur Hukum

Presiden Teken Perppu Pembubaran Ormas, HTI Siap Tempuh Jalur Hukum

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Presiden Joko Widodo sudah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat.

Perppu tersebut diteken pada Senin 10 Juli 2017.

article inline ad

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo membenarkan informasi tersebut.

Ia mengatakan, selengkapnya soal Perppu Pembubaran Ormas itu akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto.

“Besok akan disampaikan langsung oleh Pak Menkopolhuman di Istana,” ujar dia di Kompleks Istana Presiden, Selasa 11 Juli 2017.

Perppu Pembubaran Ormas ini muncul sebagai salah satu cara pemerintah untuk membubarkan organisasi masyarakat anti-Pancasila. Salah satu yang heboh adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pemerintah sempat mempertimbangkan jalan pengadilan untuk membubarkan ormas anti-Pancasila. Namun, jalur itu dinilai terlalu panjang dan berliku.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat.

“PBNU mendukung. Karena selama ini belum ada pengaturan-pengaturan yang lebih teknis,” ujar Sekertaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini, Selasa malam.

Menurut Helmy, Perppu ini sangat penting agar pemerintah bisa menangkal gerakan-gerakan ke arah terorisme, radikalisme, atau ormas yang terbukti bertentangan dengan ideologi negara atau Pancasila.

“Intinya kami mendukung,” ujarnya.

Soal kekhawatiran kalau Perppu ini digunakan sewenang-wenang untuk membubarkan ormas yang berseberangan dengan pemerintah, Helmy berharap hal itu tidak terjadi. PBNU, tegasnya, akan mengawal pelaksanaan Perppu tersebut.

“Ya makanya itu kita tetap harus mengawal, jangan sampai itu jadi alat politik, tetapi ini memang jadi alat negara,” ujar Helmy.

Sementara itu, menanggapi diterbitkannya Perppu pembubaran Ormas, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) Ismail Yusanto mengatakan, akan bertemu dengan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa Hukum HTI, hari ini Rabu 12 Juli 2017.

Pertemuan itu akan membahas langkah-langkah HTI untuk menggagalkan Perppu Pembubaran Ormas yang akan segera diterbitkan pemerintah.

“Tentu saja kami akan mencermati seperti apa bentuk Perppu itu. Sudah kami komunikasikan dengan Pak Yusril. Besok kami akan konsultasi dengan Pak Yusril,” ujar Ismail Selasa malam.

Menurut Ismail, HTI sudah memprediksi pemerintah akan menerbitkan Perppu sejak pengumuman rencana pembubaran HTI oleh Menko Polhukam Wiranto, pada 8 Mei 2017. Oleh karena itu, HTI akan menempuh upaya hukum berupa judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Perppu tersebut.

“Sebenarnya kami sudah memprediksi akan keluarnya Perppu. Bila benar keluar maka kami akan ajukan judicial review ke MK,” ujar Ismail. (Mlk)

article bottom ad