Home Nusantara PP Baru Disahkan, Anggota DPR Bakal Makin Kaya dengan Beragam Tunjangan

PP Baru Disahkan, Anggota DPR Bakal Makin Kaya dengan Beragam Tunjangan

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan hak administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. “PP tersebut sudah ditanda tangani akhir Mei 2017 lalu,” kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi kepada Rabu 12 Juli 2017.

PP 18/2017 ini menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

article inline ad

Dengan PP yang baru, pimpinan dan anggota DPRD mendapat tambahan tunjangan yang tidak diatur dalam PP sebelumnya.

Terbitnya PP no 18 tahun 2017 dari pemerintah pusat yang mengatur tentang hak keuangan dan administratif bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten secara langsung akan berdampak pada naiknya kantong para politikus parlemen.

Ada beberapa poin penting dalam PP nomor 18 tahun 2017 soal keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, di mana pemerintah pusat memberi sinyal kepada semua kabupaten/kota untuk memberikan tambahan fasilitas atau tunjangan bagi anggota dewan.

Tunjangan itu di antaranya berbentuk tunjangan fasilitas mobil jabatan. Anggota dewan bisa menerima tunjangan ini apabila ia memilih tidak menggunakan mobil dinas, atau tak mendapat mobil dinas.

Tunjangan tambahan lain yang didapat antara lain tunjangan keluarga dan tunjangan beras.

Tunjangan ini diberikan tiap bulan dan besarannya setara dengan dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Aparatur Sipil Negara.

Selain itu, ada juga tunjangan komunikasi intensif yang diberikan setiap bulan dan tunjangan reses yang diberikan tiap kali masa kunjungan ke daerah pemilihan. Besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Seperti dilansir dari laman Kumparan, berdasarkan informasi yang diperoleh Bangsaonline.com dari salah satu anggota DPRD Pasuruan, saat ini pendapatan anggota dewan berkisar di angka Rp 19,9 juta per bulan. Besaran nominal tersebut terdiri dari gaji pokok atau uang representasi dewan yang angkanya sekitar Rp 1,5 juta per bulan, tunjangan perumahan senilai Rp 9,1 juta, dan tunjangan komunikasi intensif yang saat ini diterima sekitar Rp 6,3 juta serta beberapa tunjangan lainnya.

Pendapatan tersebut bertambah bagi anggota dewan yang merangkap jabatan. Seperti ketua komisi ataupun ketua alat kelengkapan. (Mlk)

article bottom ad