Home Nusantara Terkait Pelarangan Cantrang, Ribuan Nelayan Desak Menteri Susi Dicopot

Terkait Pelarangan Cantrang, Ribuan Nelayan Desak Menteri Susi Dicopot

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Ribuan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia menggelar aksi demonstrasi damai di depan Istana Negara, Jakarta, hari ini, Selasa 11 Juli 2017, pukul 09.00 WIB.

Aksi demonstrasi ini merupakan reaksi atas sejumlah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, terutama soal larangan penggunaan cantrang sebagai alat penangkap ikan.

article inline ad

Para nelayan menuntut legalisasi cantrang serta mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Susi dari jabatannya.

Rusdianto Samawa, Koordinator Aksi dari Aliansi Nelayan Indonesia mengatakan aksi akan melibatkan hingga 15 ribu demonstran dari berbagai elemen, khususnya nelayan.

“Demonstrasi ini adalah bentuk keprihatinan dunia perikanan tangkap yang dilarang alat tangkapnya oleh Susi Pudjiastuti,” kata Rusdianto dalam rilis.

“Pembudidaya ikan kerapu yang dihambat penjualannya, industri perikanan kolaps karena tidak ada pasokan bahan baku ikan, dan masih maraknya peredaran kapal asing ilegal di laut Indonesia yang dibantu dengan publikasi data VMS kepada LSM USA,” imbuh Rusdianto.

Selain pelegalan cantrang, Aliansi Nelayan Indonesia mengajukan sejumlah tuntutan lain antara lain, membatalkan seluruh aturan yang dibuat Susi, serta mendesak Bareskrim Polri untuk memeriksa Susi dalam kasus dugaan skandal impor garam.

Di samping itu, Aliansi juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa Susi terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI yang memberi status Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer of opinion).

Rusdianto mengatakan, status tersebut mengindikasikan potensi kerugian negara sangat besar.

Lebih jauh, Aliansi Nelayan mengkritik gaya kepemimpinan Susi sebagai Menteri.

Menurut Rusdianto, selama menjabat Menteri KKP Susi selalu monolog, tak pernah mau berdialog dan musyawarah mufakat dengan nelayan sehingga tak pernah ada solusi dari setiap kebijakan terkait nelayan yang dikeluarkan oleh Susi.

“Atas berbagai peristiwa tersebut sudah layak Susi Pudjiastuti di singkirkan dari kabinet karena telah menyengsarakan nelayan dan merugikan keuangan negara,” kata Rusdianto.

Menteri Susi sebelumnya menyebut tidak ingin lagi menguras energi hanya untuk mengurus polemik larangan salah satu penggunaan alat tangkap perikanan yaitu cantrang.

Susi menyatakan, energinya akan habis jika terus-menerus mengurus alat tangkap yang penggunaanya dilarang bagi nelayan Indonesia sejak 2015 lalu itu.

Larangan penggunaan cantrang ini, menurut Susi seharusnya sudah tidak menjadi masalah di antara nelayan Indonesia. Sebab, kata dia, larangan itu pun sudah diterapkan lama, yakni sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Cantrang sendiri merupakan alat tangkap ikan yang sudah digunakan oleh nelayan Indonesia lebih dari 30 tahun lalu. Alat tangkap ini dilengkapi dua tali penarik yang cukup panjang yang dikaitkan pada ujung sayap jaring.

Bagian utama dari alat tangkap ini terdiri dari kantong, badan, sayap atau kaki, mulut jaring, tali penarik (warp), pelampung dan pemberat.

KKP melarang alat ini digunakan melalui Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN-KP/2015. Alasan pelarangan adalah alat tangkap tersebut termasuk dalam alat tangkap yang dapat merusak habitat ikan.

Larangan alat tangkap tersebut pun diperkuat pada 2016 silam lewat Surat Edaran Nomor 72/MEN-KP/II/2016.

Sebenarnya, keputusan yang diterbitkan Susi melarang penggunaan cantrang bukan tanpa sebab. Menurut Susi, cantrang akan merusak ekosistem laut, karena penggunaanya menggaruk dasar laut.

Padahal dasar laut merupakan wilayah tempat tumbuhnya organisme atau jasad renik yang menjadi makanan ikan sehingga mengurangi produktivitas dasar perairan. Dan juga, hasil tangkapan cantrang hanya didominasi ikan kecil berharga murah.

Tak semua nelayan menolak larangan Susi. Ada juga nelayan yang mendukung keputusan Menteri asal Pangandaran itu. Sayangnya, tak semua nelayan mengerti dan mengamini kebijakan Susi, sehingga larangan cantrang menjadi kontroversi.

Presiden Jokowi yang telah mendengar polemik ini pun turun tangan memerintahkan masa transisi pelarangan cantrang dalam menangkap ikan.

“Pak Presiden minta perpanjangan karena di lapangan realisasi pergantian peralihan cantrang baru 7 persen,” ujar Teten di Kompleks Istana Kepresidenan pekan lalu.

Susi sementara ini patuh. Dia mengizinkan penggunaan cantrang hingga Desember 2017. Namun Susi meminta agar kebijakan larangan penggunaan cantrang jangan dipolitisasi.

“Cantrang lagi, cantrang lagi, jangan terus ngomongin cantrang, move on dong, bawa-bawa cantrang untuk kepentingan politik, move on lah, pusing saya,” kata Susi.

Susi mengaku tidak gentar dengan protes ribuan nelayan yang menggelar unjuk rasa di depan kantornya. Ia berkeras tidak akan mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, yang melarang penggunaan alat tangkap cantrang dan trawl dalam kegiatan penangkapan ikan.

“Tidak bisa (dicabut), kan di seluruh Indonesia tidak semua setuju pakai cantrang,” kata Susi di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis lalu.

Susi mengklaim kebijakannya itu mendapatkan dukungan yang cukup besar dari banyak kalangan masyarakat di berbagai daerah. Karena, Menteri Susi tidak mau ambil pusing dengan penolakan ribuan nelayan tersebut. (Mlk)

article bottom ad