Home Jala Revisi UU Anti Teorisme, DPR – Pemerintah Sepakat Libatkan TNI

Revisi UU Anti Teorisme, DPR – Pemerintah Sepakat Libatkan TNI

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo memastikan, revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme akan rampung dalam waktu dekat.

Di acara peringatan Hari Bhayangkara ke -71 di Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin 10 Juli 2017, Bambang mengakui, sempat ada pertentangan di tataran anggota dewan terkait poin revisi.

article inline ad

Situasi itulah yang membuat pembahasan RUU Terorisme itu menjadi berjalan lamban. Kini, pertentangan itu sudah dapat diredam.

“Tapi kritikal poin itu mungkin dalam waktu dekat akan selesai. Targetnya, masa sidang ini bisa selesai,” ujar Bambang.

Diketahui, akhir masa sidang di DPR RI yakni tanggal 28 Juli 2017.

Ditanya tentang apa kritikal poin yang dimaksud, Bambang mengatakan, soal peran TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Menurut Bambang, kini sudah ada titik temu antara anggota dewan yang selama ini menolak TNI terlibat dalam pemberantasan terorisme dengan pemerintah yang justru ingin TNI dilibatkan.

“Sudah ada titik temu. Ada harus ada peran yang diberi ke TNI dan tampaknya seluruh fraksi bisa memahami. Tapi yang harus dihindari, kita kembali ke praktik tempo dulu,” ujar Bambang.

Diketahui, pelibatan TNI secara langsung dalam penanganan terorisme, dinilai tak perlu masuk dalam revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan pelibatan TNI seperti dalam usulan RUU tersebut tidak tepat. Pasalnya, model penegakan hukum di Indonesia menggunakan criminal justice system.

“Revisi UU No. 15 Tahun 2003 ini juga aneh. Model penanganan kita ini criminal justice system. Aneh kalau dilibatkan militer,” ucap Araf.

Menurut Araf, sistem penegakan hukum di berbagai negara demokrasi, termasuk dalam tindak pidana terorisme, menggunakan mekanisme peradilan. Sehingga, militer tak bisa serta-merta terlibat dalam proses hukum tersebut.

“Di negara demokrasi manapun itu pakai mekanisme penegakan hukum, melalui pengadilan,” ucap Araf.

Kendati demikian, Araf menyebutkan tentara masih bisa terlibat dalam upaya penanganan tindak pidana terorisme, meski bukan melalui UU No. 15 Tahun 2003. TNI, kata Araf, dapat tetap terlibat dalam membantu aparat kepolisian sesuai yang berlaku dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI melalui operasi militer selain perang (OMSP).

“Boleh enggak militer ikut mengatasi terorisme? Boleh. Tapi bukan di UU No. 15 tahun 2003. TNI sudah dilibatkan di UU TNI dalam OMSP,” ucap Araf. (Mlk)

article bottom ad