Home Tribrata Polri Dituduh Kerap Kriminalisasi Ulama, Ini Tanggapan Tito Karnavian

Polri Dituduh Kerap Kriminalisasi Ulama, Ini Tanggapan Tito Karnavian

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menjawab tuduhan bahwa Polri kerap melakukan kriminalisasi ulama dalam acara “Satu Meja” di Kompas TV, Sabtu 8 Juli 2017 dan bincang-bincang bersama wartawan senior Karni Elias di TV ONE.

Tito menilai, klaim kriminalisasi ulama yang ditujukan kepada Polri merupakan upaya sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam untuk menyerang institusinya.

article inline ad

Kriminalisasi berarti mengada-adakan sebuah perkara tanpa adanya aturan dan fakta yang mengikatnya. Sementara menurut Tito, dalam setiap upaya penegakan hukum, Polri selalu berpegang pada aturan dan fakta yang ada.

“Nah, kalau kita lihat yang dikatakan kriminalisasi ulama tadi, kita lihat perbuatannya. Ada yang dikenakan pasal makar, pasal pornogarfi, pasal makar apakah ada fakatnya. Ya, faktanya ada. Ada rapatnya. Upaya untuk menggulingkan pemerintah yang sah,” ujar Tito.

Begitu pula tuduhan kriminalisasi ulama dalam kasus pornografi. Ia mengatakan, ada fakta dan aturan yang mengikat terkait hal tersebut.

Tito menyatakan, dalam kasus tersebut, Polri telah meminta ahli teknologi informasi dan antropometri tubuh untuk menganalisis keaslian dan kecocokan gambar dan hasilnya disebut cocok dengan tersangka.

Terkait aturan, ia mengatakan, pasal pornografi tidak harus menunggu materi ponografi tersebar ke publik. Ia menuturkan, pihak pengirim dan penerima bisa langsung dijerat dengan pasal tersebut tanpa harus menunggu materinya viral.

Berbeda dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengharuskan materinya viral.

“Sekarang terminologi ulama. Kalau pendapat saya ini hanya digunakan untuk membuat image sedemikian rupa bahwa polisi dianggap main hakim sendiri atau katakanlah menggunakan politik hukum,” ujar mantan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu.

“Saya mengatakan bahwa kita berlakukan asas equality before the law. Persamaan di hadapan hukum. Tanpa memandang status sosial, laki-laki atau perempuan, pangkat atau jabatan,” lanjut Tito. (Mlk)

article bottom ad