Home Nusantara Tanggapi Upaya Pelemahan KPK oleh DPR, Pemerintah Siap Terbitkan Perpres

Tanggapi Upaya Pelemahan KPK oleh DPR, Pemerintah Siap Terbitkan Perpres

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Pemerintah siap meluncurkan strategi nasional pemberantasan korupsi yang diatur melalui Peraturan Presiden. Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan Perpres itu sebentar lagi akan diteken Presiden Joko Widodo. “Perpresnya saya kira sebentar lagi akan ditandatangani presiden,” kata Teten di Jakarta, Kamis malam, 6 Juli 2017.

Menurut Teten, saat ini draf Perpres masih ada di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nantinya dari aspek koordinasi akan diseleraskan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

article inline ad

Teten menyatakan pembuatan Perpres tentang strategi nasional antikorupsi bertujuan untuk mensinergikan agenda pemberantasasn korupsi antarlembaga dengan KPK dan menguatkan lembaga antirasuah tersebut. “Presiden tidak ingin perlemah KPK.” ucapnya.

Agenda pemberantasan korupsi, kata Teten, masih akan terus dilanjutkan. Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan pemerintah saat ini sedang giat-giatnya membangun infrastruktur yang diperlukan KPK. “Biasanya kan rawan terhadap penyimpangan dan kami butuh KPK,” kata dia.

Menanggapi sentimen adanya pelemahan KPK melalui hak angket DPR, Teten menilai, KPK bisa diperlemah jika kewenangannya berkurang. Kewenangan itu meliputi penyadapan dan penuntutan. Namun, menurut dia, upaya pelemahan juga bisa terjadi dalam proses rekrutmen pimpinan KPK.

Diketahui, Forum Guru Besar Anti Korupsi mendatangi Kantor Staf Kepresidenan pada Kamis. Dalam pertemuan itu, mewakili 400 profesor di tanah air, mereka meminta agar Presiden Jokowi bersikap terhadap Hak Angket KPK yang digulirkan oleh panitia khusus DPR RI.

Teten mengatakan bahwa hak angket merupakan domain parlemen bukan Presiden Jokowi. “Saya sampaikan jangan khawatir. Komitmen presiden jelas, ingin terus memperkuat KPK,” ucap Teten.

Sejak resmi dibentuk Parlemen pada awal Juni, Panitia Angket KPK terus dicibir. Sebanyak 135 akademikus yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sebelumnya menyatakan penggunaan hak angket DPR terhadap KPK cacat hukum karena salah alamat. Mereka menyarankan KPK tak perlu meladeni rencana pemeriksaan oleh Panitia Angket.

Namun Panitia Angket KPK bergeming menghadapi penolakan publik. “Tak ada masalah, kami tetap berjalan,” kata Ketua Panitia Angket KPK Agun Gunandjar.

Pada Kamis, 14 anggota Panitia Angket meminta keterangan sejumlah koruptor di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Anggota Panitia Angket KPK, Masinton Pasaribu, mengatakan para terpidana diminta keterangan tentang mekanisme pemeriksaan KPK. “Kalau ada yang menyimpang dari prosedur, kan harus kita ketahui,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Adapun Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemeriksaan koruptor tersebut semakin menunjukkan Panitia Angket KPK dibentuk untuk melemahkan KPK. “Ini jelas adalah kolaborasi koruptor dan Panitia Angket untuk melemahkan, bahkan membubarkan KPK,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz.

Terbaru, rapat audiensi antara Pansus Hak Angket KPK dengan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung di Ruang KK II, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 7 Juli 2017, dilaporkan berakhir ricuh.

Kericuhan dipicu oleh sikap anggota Pansus Angket KPK yang menolak menemui ratusan massa penolak hak angket KPK yang berkumpul di depan Gedung MPR-DPR.

Ketua BEM UI Muhammad Syaeful Mujab mengatakan mahasiswa tidak menganggap keberadaan Panitia Angket. Sebabnya ia meminta para anggota Pansus Angket menemui massa atas nama anggota DPR dan berdialog di luar ruangan. “Kami ingin Bapak-bapak berdialog secara terbuka dengan rakyat di depan. Bukan di ruangan yang nyaman ini,” kata Saeful.

Mahasiswa menolak menandatangani daftar hadir yang disodorkan Sekretariat Pansus. Situasi kian memanas saat mahasiswa berorasi di dalam ruangan dan beberapa kali memotong ucapan anggota Panitia Angket. Sikap mahasiswa ini mendapat respons keras dari Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu. “Kau dengar dulu. Kalau mau dialog ya kita dialog. Kalau keluar, tidak mungkin,” kata Masinton.

“Anda mau sampaikan aspirasi, oke kami dengar. Tapi kami bicara kenapa dipotong. Apa bisa dialog, kalau gak bisa berarti kita tutup (rapat),” ujar Masinton.

Karena situasi rapat tidak kondusif, akhirnya Agun memutuskan untuk mengakhiri pertemuan pansus hak angket KPK dengan mahasiswa tersebut lebih awal dari jadwal. Ia meminta Sekretariat untuk mengabaikan pertemuan itu. “Pertemuan ini tidak terjadi, tidak berlangsung, kami tidak mempunyai kewajiban melaporkan ini ke dalam berita negara. Pertemuan kami tutup,” ucapnya. (Mlk)

article bottom ad