Home Nusantara Wacana Pemindahan Ibu Kota Menguat, Ini Kata Presiden Jokowi

Wacana Pemindahan Ibu Kota Menguat, Ini Kata Presiden Jokowi

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Presiden Joko Widodo belum mau mengungkapkan soal rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. “Nanti akan saya sampaikan pada waktunya,” katanya di Jakarta, Selasa, 4 Juli 2017.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyatakan pemindahan ibu kota masih dalam tahap studi awal. “Masih studi awal, mencari alternatif-alternatif. Belum ada kota yang cocok,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

article inline ad

Salah satu alternatif yang dibicarakan adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya. “Kita sedang mencari alternatif tempat di samping Palangkaraya, tempat yang paling suitable, yang paling bagus. Ini kan keputusan administratif, Presiden yang memutuskan. Ini keputusan jangka panjang. Karena itu, kita sedang cari tempat,” ucapnya.

Namun Sofyan tidak mengungkapkan kota apa saja yang sudah masuk ke rencana pemerintah sebagai lokasi alternatif pemindahan ibu kota. “Pokoknya, kita cari alternatif, ya,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota, termasuk soal skema pendanaan.

Rencananya, pada 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan. Sejumlah aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota, misalnya penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota.

Alasan pemindahan ibu kota adalah karena pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lain di Indonesia. Namun, jika hasil kajian menunjukkan ibu kota dipindahkan ke kota lain, kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana, sementara Jakarta akan menjadi pusat bisnis dan keuangan.

Bappenas juga akan melibatkan swasta dalam rencana pemindahan ibu kota negara, khususnya dari sisi pendanaan. “Kami akan mendorong model PPP (public private partnership), jadi partisipasi swasta kami libatkan,” kata Bambang, Senin, 3 Juli 2017.

Dia mengakui salah satu kandidat ibu kota baru adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menurut Bambang, saat ini tim Bappenas sedang menganalisis kriteria wilayah, kesiapan, dan ketersediaan lahan, juga sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru.

Adapun Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menyarankan pemerintah menunda rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota lain. Menurut dia, Presiden Joko Widodo sebaiknya menyelesaikan dulu janji-janji kampanyenya.

“Infrastruktur pembangunan jalan tol di Jawa dan Sumatera belum selesai. Belum lagi power plan listrik, sarana irigasi pertanian, dan banyak lainnya,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2017.

Selain itu, dalam dua tahun ke depan, Indonesia akan menghadapi banyak agenda nasional, seperti pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden 2019.

Pemindahan ini menurutnya akan menguras anggaran yang tidak sedikit. “Apalagi APBN kita terbatas. Jadi saya kira fokus itu dulu lah. Bahwa cita-cita pemindahan ibu kota kapan-kapan boleh,” ujarnya. “Pindah kecamatan saja perlu anggaran, bangun kantor camatnya, kelurahannya, dan lain-lain. Apalagi memindahkan ibu kota.”

Namun Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu menilai rencana pemindahan ibu kota memang diperlukan. Menurut dia, populasi di Jakarta sudah kian padat. “Idealnya, memang ibu kota di mana-mana tidak campur dengan kota bisnis,” tuturnya.

Wacana pemindahan ibu kota negara menguak pada April lalu, saat Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengkaji wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wacana tersebut diklaim sudah mencuat sejak era Presiden Sukarno. (Mlk)

 

article bottom ad