Home Tribrata Aturan Seleksi Penerimaan Polisi Bermasalah, Kapolri Tegur Kapolda Jabar

Aturan Seleksi Penerimaan Polisi Bermasalah, Kapolri Tegur Kapolda Jabar

SHARE
article top ad

Bandung, Mediabhayangkara.co.id – Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan membuat klasifikasi putra daerah dan putra non daerah dalam seleksi Akademi Kepolisian (Akpol).

Kapolri Tito Karnavian dilaporkan berang atas kebijakan tersebut. Seleksi model itu dianggap tidak sesuai dengan kebijakan Mabes Polri, di mana klasifikasi kesukuan tidak berlaku dalam seleksi penerimaan.

article inline ad

Tito telah berkomunikasi dengan Anton dan menegurnya. “Sudah saya tegur,” ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa 4 Juli 2017.

Tito menjelaskan, kebijakan Polda Jawa Barat ini hanya ingin mengakomodir permintaan tokoh masyarakat setempat agar ada prioritas untuk putra daerah lolos masuk Akpol.

Namun, setelah keputusan diterbitkan, baru disadari bahwa bertentangan dengan Peraturan Kapolri yang menyatakan bahwa klasifikasi putra daerah hanya berlaku di Papua. Hal tersebut dikarenakan wilayah Papua baru terintegrasi ke Indonesia pada 1969 dan belum banyak berkembang. Terutama dari sisi pendidikan.

“Setelah itu kita turunkan tim Mabes Polri dipimpin Asisten SDM meluruskan. Sekarang sudah clear, kita kembalikan sesuai aturan Perkap,” kata Tito.

Diketahui, sejumlah orangtua peserta seleksi Akpol memprotes kebijakan Polda Jabar ihwal klasifikasi putra daerah dan non daerah. Mereka menganggap proses tersebut tidak adil.

Keriuhan sempat terjadi saat sidang taruna Akpol dan sidang lulus sementara Tamtama Polri Tahun Ajaran 2017 di Polda Jawa Barat. Sekitar tujuh orangtua murid bahkan melapor ke Propam Polri terkait hal ini.

Tim evaluasi langsung menelaah dan menganalisis dugaan pelanggaran etik dalam proses seleksi Akpol di Polda Jawa Barat. Tim berasal dari panitia pusat, SDM, Itwasum, dan Tim Propam Mabes Polri.

Terakhir, Mabes Polri mengambil alih proses penerimaan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) 2017 dari panitia daerah Polda Jawa Barat. Secara otomatis pula Mabes Polri membatalkan keputusan Kapolda Jawa Barat tentang penetapan kuota putra daerah Jawa Barat untuk Taruna Akpol.

Sementara itu di tempat terpisah, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan membantah telah mengeluarkan Surat Keputusan Kapolda Jawa Barat Nomor Kep/702/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 tentang penerapan persentase kelulusan tingkat panitia daerah bagi putra dan putri daerah dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu untuk Akpol, Bintara, dan Tamtama 2017.

Dalam keputusan yang diumumkan pada proses terakhir penerimaan Taruna Akademi Polisi, disebutkan terdapat 35 orang yang diseleksi dengan rincian 13 orang putra daerah dan 22 orang non-putra daerah.

“Itu enggak ada. Tidak pernah ada surat keputusan itu,” kata Anton di Markas Polda Jawa Barat, Jalan Sokarno Hatta, Kota Bandung, Senin 3 Juli 2017.

Anton menegaskan, dirinya bahkan tidak tahu menahu jika panitia daerah mengeluarkan surat tersebut. “Itu kan isu, mana buktinya.”

Anton berkilah, para orangtua calon Taruna Akpol yang mengeluhkan keputusan tersebut salah tanggap hingga mengira ada pembatasan kuota penerimaan.

“Mungkin itu salah persepsi, makanya saya di sini juga luruskan jangan sampai untuk menutupi hal yang tidak baik malah dimunculkan hal-hal demikian,” ungkapnya. (Mlk)

article bottom ad