Home Nayakapraja Anggota DPR Ancam Tahan Anggaran untuk Polri dan KPK, Ini Kata Tito

Anggota DPR Ancam Tahan Anggaran untuk Polri dan KPK, Ini Kata Tito

SHARE
article top ad

Anggota Pansus Hak Angket KPK Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar anggaran untuk Polri dan KPK ditahan jika dua institusi itu bersikukuh tidak menghadirkan mantan anggota DPR RI Miryam S Haryani ke rapat pansus. Miryam merupakan tersangka dan tahanan KPK dalam kasus pemberian keterangan palsu dalam persidangan kasus korupsi E-KTP.

“Apabila mereka tidak menjalankan apa yang menjadi amanat UU MD3 maka DPR mempertimbangkan, saya meminta komisi III mempertimbangkan pembahasan anggaran untuk Kepolisian dan KPK,” kata Misbakhun.

article inline ad

Namun, politisi partai Golkar itu membantah jika usulannya merupakan ancaman kepada Kepolisian dan KPK.

“Kami enggak mengancam apa-apa. Kami menggunakan kewenangan kami,” kata Misbakhun.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian angkat bicara. Tito menyebut, jika angaran untuk tahun 2018 tidak dibahas, , akan banyak tugas kepolisian yang terbengkalai. Termasuk fungsi utama Polri yakni melayani masyarakat dan memberikan rasa aman.

“Mungkin akan mengorbankan operasi kepolisian kemudian keamanan masyarakat,” ujar Tito di Jakarta, Selasa 20 Juni 2017.

Hal senada diungkapkan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul. Ia menegaskan tugas utama Polri yakni melayani masyarakat untuk menjaga rasa aman.

Sebanyak 420.000 personel Polri punya beban tugas yang besar untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan tersebut tentunya harus ditunjang dengan anggaran yang memadai. Jika anggaran Polri ditahan, maka fungsi tersebut akan terganggu.

“Ini kan sistem yang sudah berjalan. Bilamana ini terhenti, berarti ada simpul lain yang nanti terhenti. Pelayanan masyarakat efeknya juga akan terhenti,” ujar Martinus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Martinus melanjutkan, belum lagi biaya untuk penanganan perkara, mulai dari penyelidikan, pemeriksaan saksi, hingga pemberkasan. Khususnya dalam kejahatan konvensional dan transnasional.

“Kan tidak ada lembaga lain yang melakukan penegakan hukum, kecuali dalam kasus pidana khusus korupsi ada lembaga lain,” kata Martinus. (Mlk)

article bottom ad