Home Jala Korupsi Pengadaan Helikopter AW 101, 4 Anggota Jadi Tersangka

Korupsi Pengadaan Helikopter AW 101, 4 Anggota Jadi Tersangka

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Empat (4) anggota TNI menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland AW 101 di TNI Angkutan Udara pada periode 2016 – 2017. Salag satu yang ditetapkan Pusat Polisi TNI sebagai tersangka berpangkat kolonel dan kemungkinan masih ada lagi tersangka lain dari lingkungan TNI.

“Kami menetapan satu tersangka dari anggota TNI AU, yaitu atas nama Kolonel Kal FTS SE sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan yang secara administrasi bertanggung jawab terhadap pengadaan barang dan jasa pesawat AW 101,” kata Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal TNI Dodik Wijanarko di Gedung KPK Jakarta, Jumat, 16 JUni 2017.

article inline ad

Tiga tersangka lainnya, yaitu Marsekal Pertama TNI FA sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, Letnan Kolonel WW sebagai pejabat pemegang kas, dan Pembantu Letnan Dua SS, yang diduga menyalurkan dana.

“Sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa ini adalah tersangka sementara, karena penyidik POM TNI bekerja sama dengan KPK, PPATK, dan Atase Pertahanan masih terus melakukan berbagai kegiatan penyidikan dan penyelidikan,” ujar Dodik.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru di lingkungan TNI.

Sebelumnya, tim gabungan menyita uang sekitar Rp 7,3 miliar dari tersangka Letnan Kolonel WW pada Rabu, 7 Juni 2017. “Diduga uangnya ada kaitan dengan pengadaan helikopter AW 101 ini,” ucap Dodik.

Di tempat lain, KPK juga sudah menetapkan satu tersangka untuk kasus yang sama, yaitu Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM), Irfan Kurnia Saleh. Penetapan ini setelah KPK bekerja sama dengan POM TNI. “Setelah ekspose bersama, kami menetapkan tersangka terhadap IKS (Irfan Kurnia Saleh) selaku Direktur PT DJM,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Tersangka Irfan Kurnia Saleh diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan AW 101. “Akibatnya, diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 224 miliar,” kata Basaria. (Mlk)

article bottom ad