Home Nusantara Ratu Atut Dituntut 8 Tahun Penjara

Ratu Atut Dituntut 8 Tahun Penjara

SHARE
article top ad

Tangerang, Mediabhayangkara.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Chasan dengan hukuman 8 tahun penjara. Dia juga dituntut membayar denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Jaksa KPK menilai Atut terlibat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.

article inline ad

“Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ujar jaksa Budi Nugraha saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat 16 Juni 2017.

Dalam pertimbangannya, jaksa KPK menilai perbuatan Atut sebagai pejabat negara tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu, Atut dinilai telah turut serta menikmati dan menerima uang serta fasilitas yang didapatkan dari korupsi.

Menurut jaksa, Atut terbukti merugikan negara sebesar Rp 79,7 miliar dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Atut dinilai telah memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Atut juga dinilai telah melakukan pengaturan dalam proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, dan APBD Perubahan 2012.

Selain itu, Atut diduga melakukan pengaturan pelaksanaan anggaran pada pelelangan pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Rujukan Pemprov Banten.

Atut dinilai memenangkan pihak-pihak tertentu untuk menjadi rekanan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Sebelumnya, Ratu Atut didakwa bersama-sama dengan adik kandungnya, yakni Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Dalam kasus ini, proses penentuan anggaran dan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten, diduga dikendalikan oleh Wawan.

Wawan diduga mengatur proses penunjukan langsung perusahaan yang akan menjadi pelaksana pengadaan alkes.

Dalam kasus ini, Atut dinilai memperkaya diri sendiri sebesar Rp 3,8 miliar.

Jaksa menilai, Atut terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sebelum membacakan tuntutannya, jaksa KPK menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan.

Untuk hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi, terdakwa turut menikmati hasil korupsi, terdakwa narapidana korupsi.

Sementara itu, untuk hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan selama persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa sudah mengembalikan uang.

Majelis hakim kemudian mempersilakan Atut dan penasihat hukumnya untuk menyiapkan pledoi atau nota pembelaan. Sidang lanjutan kasus ini akan digelar pada 6 Juli 2017.

Atut yang menghadiri sidang pembacaan tuntutan ini dengan pakaian yang serba hitam, tak memberikan tanggapannya atas tuntutan delapan tahun penjara. Dia memilih bungkam dan terus meninggalkan ruang sidang. (Mlk)

article bottom ad