Home Praja Menhan Tolak Ormas Anti Pancasila Ikut Bela Negara

Menhan Tolak Ormas Anti Pancasila Ikut Bela Negara

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menolak apabila anggota organisasi masyarakat yang anti Pancasila ikut dalam program bela negara.

Ia bahkan meminta dengan tegas agar pihak-pihak menentang Pancasila segera angkat kaki dari Indonesia.

article inline ad

“Tak usah pakai Bela Negara, negara ini Pancasila. Kalau tak mau Pancasila cari negara lain,” ujarnya di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Senin, 12 Juni 2017.

Menurutnya ormas yang beraktivitas di Indonesia seharusnya menerima Pancasila sebagai pedoman.

“Gampang saja. Kalau mau (ikut) negara ini pakai Pancasila, kalau tak mau ya keluar saja,” ujarnya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini telah menegaskan pemerintah siap tegas menindak organisasi masyarakat yang menerapkan ajaran-ajaran di luar ketentuan Dasar Negara, yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama tersebut.

Sikap pemerintah itu, kata Menteri Ryamizard, tidak hanya berlaku bagi HTI saja. Namun akan diterapkan untuk kelompok-kelompok atau orang-orang yang tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara.

Ia menilai sejak memasuki reformasi, penanaman nilai-nilai Pancasila yang ditujukan untuk persatuan dan kesatuan bangsa mulai luntur. “Sejak reformasi nilai-nilai Pancasila mulai tidak kuat dan tidak lagi jadi landasan utama, tidak jadi acuan berpikir dan bertingkah laku. Padahal nilai-nilai ini digali dari nilai-nilai luhur,” ujar Menhan.

Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai gencar menangani ormas anti-Pancasila. Sikap itu terlihat lewat upaya membubarkan Hizbut Tahrir Indonsia (HTI) yang ideologinya dinilai berseberangan dengan Pancasila karena mengusung isu khilafah Islamiyah.

Menkopolhukam Wiranto bahkan mengusulkan tambahan anggaran hingga Rp 6 miliar untuk memperlancar penanganan ormas anti Pancasila. Usulan itu disampaikan Wiranto saat mengikuti rapat kerja di Badan Anggaran DPR pada 8 Juni lalu.

Dana itu, menurut dia, sesuai dengan perintah Presiden untuk menindak tegas ormas penentang Pancasila. “Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” kata Wiranto. (Mlk)

article bottom ad