Home Nusantara Koruptor Melawan Balik, Jokowi Diharapkan Bantu Gembosi Hak Angket DPR ke KPK

Koruptor Melawan Balik, Jokowi Diharapkan Bantu Gembosi Hak Angket DPR ke KPK

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Presiden Joko Widodo disebut bisa mempengaruhi partai koalisi pendukung pemerintah untuk menarik dukungan terhadap hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar mengatakan itu dalam diskusi bertema “Menyelamatkan KPK” yang diselenggarakan di kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta Pusat, Senin 12 Juni 2017.

article inline ad

Zainal menyebut, Jokowi pernah mengatakan mendukung penuh setiap langkah KPK. Tapi yang menjadi menarik, lanjutnya, sebagian besar pendukung hak angket ini berasal dari partai pendukung Jokowi.

Karenanya, dia berharap Jokowi bisa menarik partai pendukung pemerintah untuk mundur dari angket KPK.

“Artinya apa, kalau Jokowi mengatakan saja tolong partai-partai mundur dari persoalan KPK, seharusnya mereka mundur,” kata Zainal.

Zainal menilai Jokowi tentu punya keterkaitan dengan partai politik pendukungnya. “Dan koalisi besar itu bisa dipakai untuk menggemboskan (hak angket).”

Sebelumnya saat menerima pimpinan KPK di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 5 Mei 2017 lalu, Presiden menegaskan sikapnya mendukung berbagai langkah yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

“Saya sangat mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan oleh KPK, dalam hal apapun, terutama dalam rangka membuat pemerintahan yang bersih, berintegritas, yang terbebas dari korupsi,” kata Jokowi.

“Pemerintah sangat memerlukan sekali dukungan KPK untuk memberantas korupsi, membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan itu yang diharapkan.” lanjutnya.

Adapun dalam seminar yang sama di kantor DPP PSI kemarin, Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko memandang hak angket terhadap KPK ini merupakan bentuk perlawanan balik dari koruptor.

Menurut data dari Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, sejak KPK berdiri sudah ada 86 anggota DPR RI yang tertangkap.

Sehingga munculnya hak angket pada kasus e-KTP ini dinilainya merupakan puncak gunung es perlawanan balik dari koruptor.

“Kami melihat bahwa hak angket puncak dari gunung es. Mas Emerson sudah jelaskan ada 86 anggora DPR tertangkap, ini tidak menutup kemungkinan kalau kami membahasakan koruptor fight back atau upaya balas dendam aja,” kata Wawan. (Mlk)

article bottom ad