Home Nusantara Artis dan Budayawan Dukung KPK Hadapi Hak Angket DPR

Artis dan Budayawan Dukung KPK Hadapi Hak Angket DPR

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Berbagai kelompok masyarakat sipil tak henti menyuarakan dukungan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi hak angket yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat. Kali ini dukungan datang dari kalangan seniman dan budayawan.

Aktor sekaligus sutradara, Raden Mas Haryo Heroe Syswanto, mengatakan puluhan budayawan, yang juga pegiat antikorupsi, mendukung petisi online yang disebut “Maklumat Budaya Tolak Angket KPK”.

article inline ad

Maklumat itu disebarkan ke berbagai grup percakapan online. Bunyinya, “Kami rakyat Indonesia, yang tidak mewakilkan diri, dengan ini menyatakan menolak hak angket DPR atas KPK. Kami memilih tetap waras!”

Rencananya pada Kamis nanti, 15 Juni 2017, kalangan seniman dan budayawan akan menggelar aksi dengan berdiri di depan gedung KPK untuk memberi dukungan moral. Ajakan datang ke KPK ini telah diumumkan melalui media sosial dengan tagar #indonesiawaras. Tertulis: “Ayo berdiri di depan KPK untuk melawan hak angket DPR.”

Selain Sys, mereka yang ikut dalam akasi ini diantaranya budayawan Arswendo Atmowiloto, Dito Sugito, Butet Kartaredjasa, Renny Djajoesman, Tony Tamasoa, dan Agus Langgeng. Ada pula pesohor Endy Harsanto, Sambas, Toha Mantik, Felix Tahilatu, Duma Tandu, Herutomo, dan tokoh-tokoh lain.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menggelar pernyataan sikap atas sejumlah serangan DPR kepada lembaga pemberantas korupsi, kemarin, 11 Juni. Peneliti ICW, Almas Sjafrina, mengatakan serangan itu patut dicurigai sebagai upaya intervensi kasus megakorupsi kartu tanda penduduk elektronik yang tengah diusut KPK.

“Ada konflik kepentingan yang sangat kuat antara hak angket dan kerja KPK,” kata Almas. Sejumlah anggota DPR dan pengurus partai politik diduga menerima aliran rasuah proyek yang merugikan negara lebih dari Rp 2,3 triliun itu.

Selain persoalan hak angket, KPK menghadapi persoalan lain, yaitu teror terhadap penyidik seperti yang dialami Novel Baswedan. Penyidikan kasus penyerangan terhadap Novel saat ini juga jalan di tempat. Dua hal itu, menurut Almas, menunjukkan lemahnya dukungan pemerintah terhadap lembaga antirasuah yang beralamat di Kuningan, Jakarta Selatan, itu.

“Jadi wajar bila masyarakat sipil yang harus menyuarakan dukungannya kepada KPK,” kata Almas. (Mlk)

article bottom ad