Home Nusantara Kata Megawati dan Yudi Latif Setelah Dilantik Jadi Pengurus UKP Pancasila

Kata Megawati dan Yudi Latif Setelah Dilantik Jadi Pengurus UKP Pancasila

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Baru saja dilantik menjadi salah satu Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila ( UKP-PIP), Megawati Soekarnoputri mengatkan akan segera menggelar rapat koordinasi bersama tim.

“Tentunya saya kan harus mengumpulkan dulu yang namanya Dewan Pengarah, lalu setelah itu baru berbicara,” ujar Megawati di Istana Negara, Jakarta, Rabu 7 Juni 2017.

article inline ad

Presiden ke-5 RI ini mengatakan, belum bisa berbicara secara konkret mengenai apa saja yang akan dikerjakan UKP-PIP ke depan.

“Wong baru dilantik. Eksekutifnya saja ini belum ada strukturnya. Jadi menunggu,” ujarnya.

Megawati beserta delapan tokoh lain dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, hari ini, Rabu.

Delapan tokoh lainnya di antaranya Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma’arif, Said Agil Seeradj, Ma’ruf Amin, Muhammad Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Wisnu Bawa Tenaya.

Selain mereka, Presiden Jokowi juga melantik Yudi Latif sebagai Kepala Eksekutif UKP PIP.

Yudi mewanti-wanti publik untuk tidak memasang ekspektasi terlalu tinggi terhadap kerja unit yang ia pimpin. Ia mengatakan UKP PIP tidak sebesar yang dibayangkan banyak orang.

“Unit ini tidak terlalu luas kewenangannya,” ujar Yudi sesaat setelah dilantik di Istana Kepresidenan, Rabu.

Yudi melanjutkan, salah satu bentuk keterbatasan yang dimiliki UKP Pancasila adalah fungsinya yang lebih ke arah koordinasi dan pengendalian. UKP Pancasila tidak sampai pada fungsi menindak orang-orang yang berseberangan dengan Pancasila.

Sebagai contoh, kata Yudi, UKP Pancasila akan memiliki wewenang membenahi pengajaran Pancasila di tingkat sekolah. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila bisa disampaikan atau terwakili dengan baik.

Apabila mengecek Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 yang menjadi payung hukum UKP Pancasila, memang ada sejumlah batasan yang diberikan kepada unit baru itu. Salah satunya UKP Pancasila hanya mempunyai tugas membantu presiden merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi pembinaan itu.

Selain itu, UKP Pancasila tak bersifat permanen. Mengacu pada Pasal 27, UKP PIP hanya akan bekerja mengikuti masa bakti Presiden Joko Widodo. Dengan kata lain, apabila Jokowi tidak terpilih lagi pada pemilu presiden 2019, UKP PIP bisa saja dibubarkan.

“Sebenarnya kewenangan kami terbatas, tapi sepertinya ekspektasi publik sangat besar,” ujar Yudi.

Meski memiliki wewenang terbatas, Yudi tak akan menyerah pada situasi dan kondisi seperti itu. Ia mengaku akan memberdayakan berbagai komunitas untuk menggencarkan pembinaan ideologi Pancasila.

Komunitas yang ia maksud seperti komunitas rohaniwan, budayawan, sineas, serta jurnalis. Menurut Yudi, melibatkan komunitas efektif memperkuat pembinaan ideologi Pancasila di Indonesia.

“Ke depan, institusi negara ini (UKP Pancasila) hanya fasilitator, karena yang bergerak simpul relawan dari berbagai komunitas. Kami akan menjaring komunitas supaya sama-sama bertanggung jawab membina Pancasila. Seperti kata Bung Karno, Pancasila itu semula dari komunitas,” ucapnya. (Mlk)

article bottom ad