Home Nusantara Sebut Demokrasi Tak Sesuai Pancasila, Panglima TNI Mengaku Siap Ditembaki

Sebut Demokrasi Tak Sesuai Pancasila, Panglima TNI Mengaku Siap Ditembaki

SHARE
article top ad

Yogyakarta, Mediabhayangkara.co.id – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut demokrasi di Indonesia saat ini bukanlah demokrasi Pancasila.

Dalam orasinya di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu, 4 Juni 2017, di depan ribuan jemaah Muhammadiyah, Gatot mengatakan alasan ia berpendapat demikian karena yang terjadi selama ini, untuk menetapkan dan menentukan sesuatu tidak lagi dengan cara mufakat. Tetapi sering dengan voting atau suara terbanyak.

article inline ad

Gatot mengatakan hal itu sembari menyebut nama putra Amien Rais, Hanafi Rais, anggota DPR RI yang hadir.

“Jadi dengan musyawarah mufakat, bukan voting, ini Pak Hanafi saya ingatkan. Kita bicara Pancasila. Tetapi di negara Pancasila sendiri, demokrasinya tidak sesuai dengan Pancasila. Saya siap juga ditembaki, tidak apa-apa, memang Pancasila seperti itu, kok. Demokrasi kita tidak sesuai Pancasila,” kata Gatot.

Ia kemudian menyampaikan bahwa cara beragama sudah ada dalam Pancasila. Cara berinteraksi dengan sesama manusia sudah diatur, bahkan Pancasila memperlakukan manusia lebih dari haknya. Berinterkasi sesama manusia harus dengan adil dan beradab.

Cara bernegara, Indonesia adalah kumpulan manusia beragam. Maka persatuan Indonesia menjadi dasarnya. Sedangkan cara berdemokrasi sudah sesuai dengan Agama Islam. Yaitu seperti sila ke empat. Kalimat di sila itu, tutur Gatot, terdiri dari kata-kata yang diarbsobsi dari bahasa Arab.

Menurutnya, Jika Pancasila dari sila pertama hingga keempat secara konsekuen dilaksanakan, maka yang menjadi tujuan nasional adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Pasti bisa tercapai, persyaratannya itu,” katanya.

Orasi ilmiah di depan mahasiswa dan jamaah ini diberi judul “Tantangan dan Peluang Menjadi Bangsa Pemenang Dalam Kompetisi Global”. Gatot mengungkapkan, kondisi demokrasi yang tidak pancasilais gambaran nyata saat ini terlihat dalam diri para elit politik lebih mementingkan kepentingan pribadi, golongan, maupun kelompok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak seperti apa yang dilakukan para pendiri bangsa yang mampu mencapai mufakat dengan musyawarah meskipun perbedaan diantara mereka sama seperti sekarang ini.

“Saya anggap kondisi ini mengambarkan Pancasila bukan lagi sebagai sumber hukum tertinggi di negara ini oleh kalangan politik. Ini adalah kebenaran dan saya siap untuk diserang,” kata dia.

Panglima TNI meminta semua pihak, untuk membangun dan menyejahterakan bangsa serta negara, tidak hanya TNI, untuk mengamalkan sila-sila Pancasila dengan konsisten. Karena Pancasila adalah kunci untuk memajukan bangsa, terlebih lagi di tengah ancaman global.

Ia menegaskan bahwa sekarang ini ancaman dari luar tidak lagi berwujud senjata. Tapi ancaman terhadap perpindahan antar bangsa yang memperebutkan sumber pangan dan energi. Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi tujuan ancaman ini.

Begitu juga dengan ancaman dari terorisme yang saat ini sudah sangat dekat. Ia tidak ingin negara ini menjadi kancah konflik. “Apakah kalian mau negara kita seperti Syuriah? Ini perlu diwaspadai,” kata dia.

Adapun Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa siapa yang meragukan kebinekaan, patriotisme, dan nasionalisme kader Muhammadiyah maka dia harus belajar sejarah. Sejarah mencatat, bahwa TNI adalah bagian dari Muhammadiyah dan Islam. Demikian juga dengan Muhammadiyah dan umat Islam adalah bagian tak terpisahkan dari TNI dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Menyambut ajakan Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk menjadikan terorisme sebagai musuh besar negara, Muhammadiyah melalui 173 perguruan tinggi di Indonesia untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila bagian tak terpisahkan dari Islam,” kata dia. (Mlk)

article bottom ad