Home Liputan Utama Pertanyakan Penanganan Kasus Novel Baswedan, Komnas HAM: ‘Terorisme Kok Bisa Cepat Diungkap’

Pertanyakan Penanganan Kasus Novel Baswedan, Komnas HAM: ‘Terorisme Kok Bisa Cepat Diungkap’

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution meminta pihak kepolisian segera menuntaskan kasus penyerangan dan kekerasan fisik yang dialami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Pasalnya, sudah 55 hari sejak kejadian, polisi belum juga bisa mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Novel.

“Seharusnya sudah ditemukan siapa yang bertanggung jawab. Kasus terorisme saja dalam beberapa hari sudah bisa diselesaikan Polri. Ini kasus Novel sudah hari ke-55 tapi sampai sekarang belum ada perkembangan,” ujar Maneger saat memberikan keterangan usai bertemu Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin 5 Juni 2017.

article inline ad

Komisioner Subkomisi Mediasi Komnas HAM ini menuturkan, sejak dua bulan lalu, Komnas HAM telah membentuk bentuk tim investigasi. Tim tersebut, kata Maneger, telah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) sebanyak dua kali.

Tim juga menggali informasi dari tokoh masyarakat setempat, pengurus masjid dan pihak keluarga Novel. Berdasarkan hasil investigasi, Komnas HAM menemukan fakta bahwa kasus Novel merupakan kasus tindak pidana luar biasa.

“Temuan kami ini bukan peristiwa biasa. Ini kasus luar biasa. Ada teror, kekerasan dan ketidakpastiam hukum. Publik dan keluarga pun punya hak untuk tahu,” ujarnya.

Karenanya, Komnas HAM tengah menimbang pembentukan tim gabungan pencari fakta atau TGPF untuk mengungkap lebih cepat kasus ini. Lambannya pengusutan kasus teror penyidik KPK Novel Baswedan membuat masyarakat bertanya-tanya.

“Koalisi masyarakat sipil meminta Komnas HAM membentuk semacam tim gabungan pencari fakta. Mereka minta ajukan ke Presiden, atau kami secara kelembagaan membentuk tim,” ujar Maneger.

Pertimbangan pembentukan TGPF, lanjut Manager, akan menunggu hasil rapat paripurna Komnas HAM hari ini Selasa, 6 Juni, dan Rabu, 7 Juni. Natalius Pigai, Komisioner Subkomisi Pemantauan Dan Penyelidikan, menambahkan TGPF sendiri baru bisa dibentuk setelah pemantauan penyelidikan selesai dan didiseminasi di internal Komnas.

“Pembentukan akan diputuskan bulan Juli, tidak bisa besok. Rekomendasi Selasa dan Rabu ini akan tim sampaikan kepada komisioner lain. Tapi nantinya pengambilan keputusan harus bulat, 13 orang,” ujar Pigai, Senin.

Manejer menyebutkan, apabila dibentuk TGPF akan beranggotakan selain tim dari Komnas HAM sendiri, juga melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang punya rekam jejak di bidang pemberantasan korupsi.

Komisioner Subkomisi Pemantauan Dan Penyelidikan Komnas HAM Hafid Abbas menambahkan urgensi TGPF akan hilang apabila dalam beberapa hari ke depan kepolisian bisa mengungkap kasus penyerangan Novel ini sampai ke akar-akarnya. “Kalau ada delay, desakan masyarakat semakin meluas, agar proses profesionalisme bekerja di institusi yang resmi,” kata dia.

Sebagaimana telah diketahui, penyiraman air keras terhadap Novel terjadi pada 11 April 2017 oleh orang tidak dikenal seusai penyidik senior KPK itu menjalani shalat Subuh di Masjid Al-Ihsan dekat rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Penyiraman itu diduga dilakukan oleh dua orang yang berboncengan dengan sepeda motor.

Akibat serangan tersebut, kedua mata Novel terluka dan harus dioperasi di rumah sakit mata di Singapura.

Polisi telah memeriksa belasan saksi serta rekaman CCTV yang ada di rumah Novel terkait perkara itu. Namun hingga saat ini polisi belum bisa mengungkap pelaku penyiraman Novel dan auktor intelektualnya.

Novel Baswedan merupakan Kepala Satuan Tugas yang menangani beberapa perkara besar yang sedang ditangani KPK. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). (Mlk)

article bottom ad