Home Nusantara Pertama Kalinya, BPK Berikan Predikat WTP pada Propvinsi Banten

Pertama Kalinya, BPK Berikan Predikat WTP pada Propvinsi Banten

SHARE
article top ad

Tangerang, Mediabhayangkara.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Banten atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2016.

Predikat WTP ini merupakan pertama kali didapat pemerintah provinsi Banten. Sebelumnya, pada laporan keuangan 2015, BPK memberi predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Bahkan pada 2014, BPK tidak memberikan opini sama sekali atau disclaimer.

article inline ad

“Berdasarkan pemeriksaan atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Banten 2016 termasuk implementasi rencana aksi yang telah dilaksanakan Pemprov Banten. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,” ujar Isma Yatun, anggota 5 BPK RI, saat membacakan opini terhadap keuangan pemerintah provinsi Banten di Paripurna DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu 31 Mei 2017.

Di tempat dan waktu yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ranta Soeharta mengatakan predikat WTP tersebut merupakan hal yang wajar. Namun menurutnya ada beberapa catatan, khususnya terkait dengan aset masih perlu diperbaiki dalam beberapa tahun ke depan.

“WTP kan sajian informasi wajar dengan segala kekurangan. Bukan berarti aset selesai, mesti diperbaiki. Beberapa sisa lagi yang harus diselesaikan, yang dikecualikan sudah ditindaklanjuti,” kata Ranta.

Ia mengaku, kedepan, predikat WTP yang diberikan BPK RI untuk pertama kali ini akan sulit dipertahankan. Ia meminta organisasi perangkat daerah yang ada di Banten lebih tertib administrasi dan pengelolaan.

Khusus soal aset, ia juga menjelaskan bahwa tahun ini kendaraan-kendaraan dinas milik provinsi sudah dapat ditelusuri dan ditemukan. Ini berbeda dengan catatan pada 2015, ketika aset kendaraan kebanyakan ada di pihak ketiga.

Selain itu, Ranta meyakinkan pemberian WTP oleh BPK murni hasil kerja keras semua pihak. Tidak ada unsur suap-menyuap, apalagi jual-beli opini WTP.

“Komandannya saya, ketua stafnya saya, duitnya dari mana. Ini pekerjaan yang harus kita pertanggungjawabkan. Harusnya keuangan itu transparan,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim, yang baru beberapa minggu menjabat, mengaku bangga dan senang atas predikat WTP pengelolaan keuangan tahun 2016.

Namun ia menegaskan, predikat tersebut bukan berarti tidak ada korupsi di provinsi Banten.

“Keberuntungan ada di saya. Karena baru seminggu dilantik, saya mendapatkan WTP,” ujarnya.

Untuk diketahui, BPK memberikan predikat WTP setelah memeriksa tujuh kota dan kabupaten se-Banten atas laporan keuangan pemerintah tahun 2016.

Ketujuh daerah tersebut antara lain Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang. (Hend)

article bottom ad