Home Pidana Perdata Libatkan TNI Berantas Terorisme, Kompolnas Ingatkan Pemerintah Hal Ini

Libatkan TNI Berantas Terorisme, Kompolnas Ingatkan Pemerintah Hal Ini

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan, pelibatan TNI untuk membantu Polri dalam penanganan terorisme perlu dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Menurut dia, pelibatan TNI tidak cukup hanya diatur satu poin dalam revisi Undang-Undang pemberantasan terorisme.

article inline ad

“Kalau tidak ada perppu atau undang-undang perbantuan tugas, maka apa yang dilakukan TNI bisa dibilang ilegal,” ujar Poengky di kantor Kompolnas, Jakarta, Jumat 2 Mei 2017, demikian dikutip dari laman Kompas.com.

Diketahui, TNI pernah dilibatkan dalam sejumlah operasi Polri. Salah satunya dalam Operasi Tinombala yang memburu kelompok Santoso di Poso.

Saat ditanya apakah pelibatan tersebut ilegal, Poengky tak membantahnya. Ia berharap ke depan, pemerintah menetapkan aturan jelas yang mengatur soal pelibatan TNI agar tak menyalahi undang-undang.

“Jangan ulangi kesalahan berulang. Kalau dalam undang-undang, Tap MPR, memandatkan harus ada undang-undang perbantuan,” kata Poengky.

Dalam Tap MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri, disebutkan bahwa TNI memberikan bantuan kepada Polri dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang.

Meski TNI dilibatkan, leading sector penanganan kasus terorisme tetap pada Polri. “Sesuai UUD kita yang tanggungjawab jaga keamanan negara adalah polisi. Kalau teroris kan masuk kategori tindak pidana dan keamanan negara,” kata Poengky.

Oleh karena itu, menurut Poengky, sebaiknya pemerintah terlebih dulu menggodok undang-undang perbantuan tugas TNI untuk Polri ketimbang mematangkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Anti Terorisme.

“Undang-undang perbantuan tugas harus dibuat lebih dulu kalau mau TNI dilibatkan,” kata Poengky.

Sebagai informasi, pelibatan TNI dalam penanganan masalah terorisme diusulkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Anti Terorisme. Usulan itu disampaikan Presiden Joko Widodo.

Presiden ingin unsur TNI dapat terlibat dalam praktik antiterorisme.

“Berikan kewenangan kepada TNI untuk masuk di dalam RUU ini. Tentu saja dengan alasan-alasan yang saya kira dari Menko Polhukam sudah mempersiapkan,” ujar Jokowi.

Polri sendiri menyambut baik wacana itu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengaku tidak mempermasalahkan keterlibatan TNI dalam penanganan kasus terorisme.

“Enggak ada masalah,” kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu 31 Mei 2017.

Menurut Setyo, beberapa kali Polri telah bekerja sama dengan TNI dalam penanganan masalah terorisme. Contohnya, pada misi pengejaran kelompok teroris Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) di Poso, Sulawesi Tengah yang dikenal dengan nama Operasi Tinombala.

“Kan selama ini sudah. Di Poso juga sudah. Kemudian juga pada waktu pembajakan kapal itu, yang perkuatkan TNI AL,” ujar dia.

Namun, kata Setyo, perlu ada payung hukum yang jelas untuk mengatur keterlibatan TNI dalam menangani masalah terorisme, sehingga tidak tumpang tindih atau berbenturan dengan Polri.

“Ya, tinggal diatur supaya lebih baik. Di dalam UU itu diatur agar lebih sinkron saja,” tegasnya. (Mlk)

article bottom ad