Home General Presiden dan DPR Satu Suara Soal Melibatkan TNI dalam Pemberantasan Terorisme

Presiden dan DPR Satu Suara Soal Melibatkan TNI dalam Pemberantasan Terorisme

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Presiden Joko Widodo meminta pembahasan RUU Antiterorisme antara pemerintah dan DPR dipercepat. Dia juga memberi arahan spesifik soal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

“Yang kedua, juga berikan kewenangan TNI untuk masuk di dalam rancangan undang-undang ini,” kata Jokowi dalam pembukaan sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jl Ir H Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin 29 Mei 2017.

article inline ad

Hal ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Ia menyebut, dewan akan mengamini permintaan presiden dan mengaplikasikannya dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kini tengah dikejar pembahasannya.

“Secara pribadi saya mendukung untuk sistem pengendalian teroris itu dilakukan secara integritas dan bersama-sama karena jangan sampai ini menjadi sesuatu keraguan antara TNI dan Polri menyikapi kejadian seperti yang kemarin,” ungkap Taufik dalam, Selasa 30 Mei 2017 malam.

Wacana pelibatan TNI di RUU Antiterorisme sempat mendapat penolakan dari sejumlah LSM. Selama ini TNI hanya menjadi bantuan kendali operasi (BKO) dalam menanggulangi terorisme. Namun maraknya aksi teror di Indonesia, membuat keterlibatan TNI dirasa perlu.

“Sepanjang definisinya jelas, dalam hal tertentu sekarang ini BKO TNI karena birokrasi yang terlalu lama ini perlu payung hukum menjadi supporting unit untuk pemberantasan dan pencegahan,” sebut Taufik.

“Apalagi sudah ada statemen dari Kapolri (Jenderal Tito Karnavian, red) mendukung juga. Artinya ya sudah kalau Kapolri mendukung apalagi yang lain,” tambah politikus PAN itu.

Dengan sudah adanya kesepahaman antara Kapolri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan presiden, kata Taufik, tak ada kata lain dari DPR selain untuk mendukung. Peran dewan pada hal ini dengan membuat aturan atau payung hukum yang jelas.

Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Terorisme Muhammad Syafii menyebut pembahasan revisi Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya terkendala teknis, tidak ada perdebatan kontroversial. Salah satunya tentang kewenangan melibatkan TNI di RUU terorisme ini.

“Tidak ada juga (hambatan kewenangan TNI), sebenarnya semua sudah sepaham, tinggal bagaimana penempatannya, penempatan pasal-pasalnya itu. Kalau tentang kewenangan TNI tidak ada perdebatan,” kata Syafii. (Hend)

article bottom ad