Home General Marak Aksi Persekusi Tulisan di Medsos, MUI Angkat Bicara

Marak Aksi Persekusi Tulisan di Medsos, MUI Angkat Bicara

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Maraknya kasus persekusi atau main hakim sendiri ihwal tulisan di media sosial membuat Majelis Ulama Indonesia buka suara. Ketua MUI, KH Ma’ruf Amin, mengatakan kelompok masyarakat tidak berhak melakukan persekusi. Penertiban ujaran kebencian di media sosial harus dilakukan petugas berwenang bukan oleh massa.

“Penertiban supaya tak dilakukan massa, tapi oleh pihak yang punya kompetensi, yang punya otoritas,” kata Ma’ruf Amin di Istana Bogor, Senin, 29 Mei 2017.

article inline ad

Ma’ruf mengatakan pengguna media sosial sulit untuk membedakan mana berita yang benar dan salah. Semua bercampur baur di jagat maya. Karena itulah penertiban harus dilakukan pihak berwenang terhadap berita-berita yang tidak benar bukan oleh massa.

MUI mengkhawatirkan jika penertiban dilakukan massa akan menimbulkan kegaduhan dan aksi saling serang. “Kalau tidak ditertibkan, orang nanti saling mendatangani, kelompok ini datangi, nanti jadi gaduh,” katanya.

“Cara itu (persekusi) membuat kegaduhan, cuma pihak otoritas harus atasi itu,” tambahnya.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) sebelumnya meminta pemerintah waspada terhadap aksi persekusi yang disebut Ahok Effect. Damar Juniarto, Regional Coordinator SAFEnet, menilai tindakan persekusi ini sudah menyebar merata di seluruh Indonesia.

“Hal ini perlu menjadi perhatian serius karena tingkat ancamannya yang nyata,” kata Damar melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 27 Mei 2017.

Persekusi dilakukan dalam beberapa tahap, yakni dimulai dengan mencari orang-orang yang menghina agama atau ulama di media sosial Facebook.

Kemudian, ada upaya lewat sosial media untuk menggiring massa dan memburu target ke kantor atau ke rumahnya. Ada juga upaya untuk menjerat pengguna sosial media atau individu tertentu dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau pasal 156a KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

“Kami khawatir bila aksi persekusi ini dibiarkan terus-menerus maka akan menjadi ancaman serius pada demokrasi,” ujar Damar. (Mlk)

article bottom ad