Home Aneka Setelah Tersangka, Polisi Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Habib Rizieq

Setelah Tersangka, Polisi Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Habib Rizieq

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkaraq.co.id – Juru bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan polisi telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab.

Surat tersebut nantinya dikirimkan ke kediaman Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat. “Penyidik akan ke rumah yang bersangkutan dulu. Kemudian ke imigrasi untuk mencari informasi keberadaan tersangka,” kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Selasa, 30 Mei 2017.

article inline ad

Menurut Argo, surat penangkapan itu menjadi bagian dari prosedur yang harus dilakukan sebelum mengeluarkan red notice ke Interpol. “Jadi ini dasar kami untuk mengeluarkan daftar pencarian orang, tahapan-tahapan ini harus dilalui oleh penyidik,” katanya.

Argo mengatakan, polisi juga sudah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Surat perintah ini adalah SPDP untuk Rizieq dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Polisi telah menetapkan Rizieq sebagai tersangka sejak Senin lalu dalam kasus dugaan pornografi. Dugaan itu didasarkan atas percakapan mesum yang menjadi viral di dunia maya. Percakapan itu diduga melibatkan Rizieq dan Firza Husein. Firza sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam kasus itu, Rizieq dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 9 juncto Pasal 34 Undang-Undang RI nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Adapun menanggapi penetapan Rizieq menjadi tersangka, pengacara nya Kapitra Ampera, menyatakan Rizieq akan pulang setelah Ramadan. Kepulangan Rizieq turutnya akan menandai adanya revolusi putih. “Kami mulai perang dengan hukum. Kami menggunakan instrumen hukum secara konstitusional,” kata Kapitra saat konferensi pers di Masjid Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Senin, 29 Mei 2017.

Menurut Kapitra, revolusi identik dengan penggulingan pemerintahan. Namun bukan revolusi itu yang dia maksud. Sebab, dalam Islam pemerintahan yang sah dan dipilih oleh masyarakat dilarang digulingkan. “Kami menerapkan Islam secara kafah,” ujarnya.

Penerapan hukum Islam, kata Kapitra, jangan setengah-setengah. Apalagi, berdasarkan teologi, penggulingan pemerintahan hukumnya haram. “Kami akan sabar sampai dua tahun lagi,” katanya. “Peralihan kekuasaan yang dipilih elegan dan konstitusional adalah tidak memilih lagi pada pemilihan presiden.” (Mlk)

article bottom ad