Home Nusantara Walikota Airin Ingatkan Perusahaan Daftar Pekerja di BPJS Ketenagakerjaan

Walikota Airin Ingatkan Perusahaan Daftar Pekerja di BPJS Ketenagakerjaan

SHARE
article top ad

Tangerang Selatan, Mediabhayangkara.co.id -Walikota Tangsel Airin Rahmy Diany meresmikan gedung BPJS Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita oleh orang nomor satu Tangsel itu pada Jum’at 26 Mei 2017.

Gedung BPJS Ketenagakerjaan berada di Jl Cilenggang Rt.002/001 No.40 Kel Cilenggang, Kec Serpong, Kota Tangerang Selatan.

article inline ad

Turut hadir di acara tersebut Wakil Walikota Benyamin Davnie, Kadis Tenaga Kerja Purnama Wijaya, Lurah Cilenggang Mehdi Solihin, Kepolisian Resort Tangsel yang diwakili Kapolsek Serpong Didik Kuncoro dan beberapa pejabat BPJS Ketenagakerjaan seperti Dewan Pengawas M. Aditya Warman, Kakanwil Banten Teguh Purwanto, Kakacab Tangsel Ibkar Saloma.

Direktur Umum Dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Naufal Mahfudz mengatakan, bersykur dengan keberadaan gedung BPJS Ketenagakerjaan. “BPJS Ketenagakerjaan adalah badan penyelenggaraan jaminan sosial yang diamanatkan di Undang- Undang sebagai penyelenggara program perlindungan sosial kepada pekerja di seluruh Indonesia,” terangnya. Gedung, tuturnya, berdiri berkat dukungan semua pihak terutama pemda dan mitra.

Menurut Naufal, BPJS ketenagkerjaan akan menyelenggarakan tiga program perlindungan sosial untik para pekerja, seperti kecelakaan kerja, kematian dan jaminan pensiun.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan jembatan kesejahteraan para pekerja sesuai visi misinya yaitu menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mensejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas daya saing di perusahaan dan organisasi – organisasi. “Kita mendukung kemandirian perekonomian Nasional,” ungkapnya.

Sementara dalam sambutannya, Walikota Tangsel Airin menyampaikan, hadirnya BPJS Ketenagakerjaan di Tangsel membuat jarak rentang lebih dekat dalam memberikan pelayanan terbaik. “Saya sudah membuat kesepakatan dialog bersama di 2014 untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Tangsel dengan bekerjasama antara BPJS dan Badan Perizinan Pelayanan Terpadu (BP2T),” ujarnya.

Lebih lanjut Airin menerangkan bahwa setiap pemberian dan penerbitan perizinan di Kota Tangsel harus memenuhi persyaratan dengan menyertakan tanda bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. “Jadi kalau enggak ada itu, tidak mungkin dikeluarkan perizinan,” tegasnya.

Pemkot juga, sebutnya, telah menerbitkan Surat Edaran Walikota tentang Wajib Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya untuk memastikan pemberi kerja atau perusahaan, badan usaha, lembaga, pertokoan, atau proyek, telah mendaftarkan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan .

“PR (pekerjaan rumah) kita bersama, kemarin juga Pak Wakil (Benyamin Davnie) sudah menyampaikan, bahwa kita bisa meng-cover dengan BPJS Ketenagakerjaan khususnya tenaga- tenaga honorer yang ada di Kota Tangerang Selatan yang saat ini mencapai 8000 sampai 10.000 orang,” tambahnya.

“Satu hal yang menarik Pak Wakil, dimana kami sebetulnya sedang melakukan evaluasi terhadap rekrutmen tenaga- tenaga honorer di Kota Tangerang Selatan yang jumlahnya begitu besar tetapi kami merasakan fungsinya belum maksimal,” katanya.

Di pemerintahan sendiri, Airin mengatakan alasan ketiadaan kuota CPNS dan keterbatasan ASN yang dimiliki, memaksa pemerintah harus merekrut tenaga honorer. “Namun mereka tetap harus bekerja secara profesional, dan memastikan  mereka bekerja dengan penuh keamanan, keselamatan, diberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya. (Lingga)

article bottom ad