Home General Maraknya Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Terduga Pelaku Penodaan Agama

Maraknya Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Terduga Pelaku Penodaan Agama

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto memastikan Polri akan menindak tegas pelaku main hakim sendiri atau persekusi terhadap mereka yang dianggap melakukan penghinaan terhadap tokoh tertentu di media sosial.

Pernyataan ini keluar setelah belakangan muncul aksi main hakim sendiri terhadap orang-orang yang dianggap menghina tokoh agama.

article inline ad

“Kalau mereka melakukan itu, ya harus ditindak karena ada aturannya. Mereka tidak boleh menangkap,” ujar Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin 29 Mei 2017.

Ia menegaskan, tugas masyarakat sebatas melaporkan dugaan tindak pidana ke polisi. Selebihnya, biarkan polisi yang menangani sesuai prisedur yang berlaku, termasuk yang menilai apakah laporan tersebut bisa ditindaklanjuti atau tidak.

Setyo mengingatkan, jika masih ada kelompok masyarakat yang mengancam pihak yang dianggap melanggar hukum, maka mereka bisa dipidana.

Apalagi jika sampai menggerakkan massa untuk menghakimi orang tersebut.

“Kalau dia menggerakkan, menyuruh orang untuk melakukan itu, bisa kena, bisa diproses,” kata Setyo.

Menurut Setyo, polisi menerima cukup banyak laporan mengenai tindakan main persekusi di beberapa daerah. Namun, ia tidak bisa memastikan berapa jumlah laporan yang masuk.

Tindakan persekusi tersebut dilakukan dengan cara melacak status orang-orang yang dianggap menghina tokoh agama, kemudian menginstruksikan massa untuk memburu target yang identitas dan foto hingga alamat rumah sudah diumbar ke publik.

Tak cukup sampai di situ, rumah atau kantor target juga digeruduk massa.

Baru setelah mengintimidasi, mereka melaporkan target ke polisi dengan ancaman Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dilansir dari situs Rappler.com, kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama disebut telah menjadi pintu gerbang untuk kasus-kasus persekusi di dunia maya. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET) mencatat telah terjadi 47 persekusi terhadap akun-akun media sosial yang dituding menghina agama atau ulama di media sosial.

Kasus-kasus ini sudah menyebarluas secara merata di seluruh Indonesia dan menarget orang-orang dari berbagai latar belakang. Salah satu yang ramai dibicarakan adalah seorang dokter bernama Fiera Lovita di Solok, Sumatera Barat.

“Ada instruksi massa untuk memburu target yang sudah dibuka identitas, foto, serta alamat kantor atau rumah,” kata Koordinator Regional Indonesia SAFENET Damar Juniarto pada Minggu, 28 Mei 2017. Setelahnya, orang-orang akan mendatangi -atau lazim disebut menggeruduk -alamat yang tertera untuk dibawa ke polisi.

Selain Fiera, beberapa kasus yang sempat viral seperti Raka Fadil Sulyanto di Malang lantaran meniru video Ustaz Arifin Ilham bersama kedua istrinya. Data pribadinya kemudian disebar di situs muslimcyber.net, dan di Facebook oleh akun bernama Abd Rachim.

Ada pula laman Facebook bertajuk Database Buronan Umat Islam yang memuat data-data akun diduga menghina ulama ataupun agama. Mereka memprovokasi orang-orang di setiap daerah untuk mengejar ataupun menindak orang-orang yang disebut penghina ulama, rasulullah, maupun agama.

Sementara di situs Muslim Cyber, isinya memang kebanyakan berita mengenai Islam, kegiatan GNPF-MUI, dan berita nasional terkait keagamaan. Namun, di laman Facebook-nya, terdapat unggahan ajakan untuk menangkap ataupun menindak orang-orang yang diduga menghina agama ataupun ulama.

Hasutan-hasutan semacam ini dapat mendorong proses penegakan hukum berdasarkan tekanan massa atau mobokrasi. Narasi di media sosial yang mengiringi setiap unggahan juga mengabaikan asas praduga tak bersalah.

“Nyawa target juga terancam karena tindakan teror,” kata Damar. Bila kasus ini terus berlanjut, maka kebebasan berpendapat secara umum akan semakin terancam sebelum lama-lama terhapuskan.

Untuk itu, SAFENET meminta presiden, Kapolri, dan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk meredam persekusi memanfaatkan media sosial ini karena melanggar hak privasi dan mengancam kebebasan berekspresi.

Orang-orang juga diminta untuk menghormati proses hukum yang sudah ada, seperti melakukan somasi, mediasi damai, atau polisi jika jalan tengah tak dapat ditemukan.

Bila menemukan akun-akun yang menyebarkan data ataupun provokatif seperti ini, masyarakat diminta untuk segera melaporkan ke Facebook, ataupun ke Direktorat Cyber Crime Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

“Minta hapuskan, karena persekusi adalah kejahatan pada kemanusiaan,” kata dia. (Mlk)

article bottom ad