Home General BPK Bebastugaskan Pejabat Auditor Tersangka Suap KPK

BPK Bebastugaskan Pejabat Auditor Tersangka Suap KPK

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Dua oknum pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dibebastugaskan dari jabatannya.

Hal itu diungkapkan salah seorang anggota BPK Agung Firman Sampurna. “Mereka akan kami bebastugaskan dari jabatannya,” ujar Agung di Gedung Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin 29 Mei 2017.

article inline ad

Alasan pembebasan tugas adalah agar keduanya berkonsentrasi menjalani proses hukum dalam kasus yang menjerat mereka.

BPK akan menunjuk pelaksana tugas pada posisi yang ditempati keduanya. “Karena kegiatan kami cukup banyak. Maka nanti akan ditunjuk pelaksana tugasnya,” ujar Agung.

Namun demikian, BPK belum akan memecat keduanya atas pertimbangan asas praduga tidak bersalah.

Sebelumnya, penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan suap yang melibatkan oknum Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dengan BPK.

KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Inspektur Jenderal Kemendes Sugito, pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, pejabat Eselon I Badan Pemeriksa Keuangan Rachmadi Saptogiri, dan Auditor BPK Ali Sadli.

Dua pejabat Kemendes PDTT tersebut diduga memberikan suap terhadap pejabat dan auditor BPK terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016.

Pemerintah mendukung langkah KPK mengungkap tuntas perkara tersebut, termasuk jika perkara itu melibatkan oknum pejabat, baik di BPK atau di lembaga atau kementerian lainnya.

“Kalau ada temuan seperti itu dan ada oknum yang salah gunakan kewenangan, ya tindak dengan tegas supaya tak menjalar ke petugas lain,” ujar Menko Polhukam Wiranto.

Diketahui, Sugito dan Jarot Budi Prabowo selaku pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ali Sadli dan Rachmadi Saptogiri selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Mlk)

article bottom ad