Home General Komisi III Desak Polri Bentuk Densus Tipikor, untuk Menyaingi KPK?

Komisi III Desak Polri Bentuk Densus Tipikor, untuk Menyaingi KPK?

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Komisi III DPR RI mendesak Polri untuk membentuk tim khusus pencegahan korupsi. Hal itu tertuang dalam kesimpulan rapat antara Komisi III DPR RI dengan Polri, yang dibacakan oleh anggota Desmond Mahesa dari Fraksi Gerindra.

“Komisi III mendorong Polri untuk segera membentuk densus tipikor dengan dukungan anggaran dan kewenangan khusus,” kata Desmond di akhir rapat kerja antara Komisi III dan Kapolri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 23 Mei 2017.

article inline ad

Datasemen khusus tindak pidana korupsi ini bakal setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pembentukan ini sudah disetujui sebagai kesimpulan rapat antara Komisi III DPR dan Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian, Selasa 23 Mei 2017.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan, awalnya dalam rapat tersebut sejumlah anggota Komisi III mempertanyakan peranan Polri yang melempem dalam pemberantasan korupsi.

Padahal, dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, dijelaskan bahwa pembentukan KPK karena institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan belum optimal dalam menangani kasus perkara pidana korupsi.

“Masa hingga selama waktu 15 tahun ini Kepolisian dan Kejaksaan belum optimal dalam melakukan pemberantasan korupsi,” ujar Masinton.

Kapolri pun, lanjut Masinton, menegaskan bahwa personelnya memiliki kemampuan dalam menangani kasus-kasus korupsi.

Hanya saja, selama ini terkendala anggaran untuk mendukung kinerja pemberantasan korupsi. Sebab, anggaran operasional dan tunjangan untuk kepolisian sangat kecil dan berbeda jauh dengan KPK.

Akhirnya, Komisi III dan Kapolri pun sepakat dibentuknya densus Tipikor dengan anggaran khusus.

Kesepakatan ini dituangkan secara tertulis ke dalam poin keenam kesimpulan rapat.

“Komisi III DPR-RI mendukung sepenuhnya alokasi anggaran untuk pembentukan Detasemen Khusus Kepolisian untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Masinton.

Menurut Masinton, struktur dan personel anggota Densus Tipikor Polri ini nantinya akan diisi oleh anggota kepolisian terbaik.

Anggotanya akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Selain dukungan anggaran, Komisi III DPR-RI menyampaikan kepada Kapolri bahwa Detasemen Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini akan diberikan kewenangan yang sama dengan KPK, seperti tunjangan kesejahteraan anggota Densus Tipikor, sarana prasarana, serta tunjangan operasional penyelidikan dan perkara korupsi,” ucap politisi PDI-P ini.

Adapun anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Wenny Warouw mendorong Polri mengambil alih penanganan kasus korupsi yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wenny menantang Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk berani menyatakan sikap kepada Presiden dan DPR bahwa saat ini lembaga yang dipimpinnya telah siap melaksanakan penanganan seluruh kasus korupsi di Indonesia.

Jika telah berani menyatakan keputusan tersebut, maka keberadaan KPK tidak diperlukan lagi. “Sebenarnya saya ada kandung maksud begini, kapan Polri bisa mengambil alih seluruh penyidikan (tipikor)? Ini bukan karena kita anti-korupsi, bukan kita anti-KPK. Tapi, cukup ada pertimbangan di Undang-undang KPK itu sendiri,” kata Wenny.

Selain detasaemen antikorupsi, Komisi III DPR RI juga mendesak kepolisian untuk mengevaluasi sistem pendidikan dan pembinaan yang ada di institusi Polri.

“Komisi III DPR mendesak Kapolri untuk segera melakukan evaluasi secara komperhensif sistem pendidikan dan pembinaan Polri, pada semua tingkat pendidikan di institusi Polri, dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Polri,” ujar politis Partai Gerindra Desmond. (Mlk)

article bottom ad