Home General Kasus Korupsi Kapal Perang, KPK Buka Peluang Panggil KSAL

Kasus Korupsi Kapal Perang, KPK Buka Peluang Panggil KSAL

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu 24 Mei 2017, berencana memanggil jajaran komisaris PT PAL Indonesia. Para komisaris perusahaan plat merah itu akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penjualan dua kapal perang produksi PT PAL ke Pemerintah Filipina.

Kelima anggota Dewan Komisaris PT PAL yang diminta keterangannya yakni, Yoska Octaviano, Rachmat Lubis, Eko Setiawan, Anne Kusmayati dan Sunardjo. Namun, Komisaris Utama PT PAL, Laksamana Ade Supandi yang juga menjabat Kepala Staf Angkatan Laut, tak masuk dalam pemeriksaan hari ini.

article inline ad

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, penyidik KPK sampai saat ini masih membutuhkan keterangan sejumlah pihak, baik dari jajaran komisaris dan direksi PT PAL dalam kasus dugaan korupsi penjualan kapal perang ini.

Laksamana Ade sendiri belum pernah dijadwalkan untuk dimintai keterangan oleh KPK. Namun bukan berarti keterangan Ade tidak dibutuhkan. Menurut Febri, pemeriksaan Laksamana Ade Supandi, yang hari ini tak masuk dalam jadwal pemanggilan anggota komisaris lainnya, juga akan dimintai keterangannya. Hal tersebut tentu melihat agenda perencanaan penyidikan yang telah disusun penyidik KPK.

“Saksi-saksi lain yang diperlukan tentu dapat juga dipanggil,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 23 Mei 2017.

Menurutnya, KPK perlu berkoordinasi untuk memeriksa Ade sebagai saksi karena kapasitasnya sebagai tentara aktif dan Kepala Staf Angkatan Laut. Karena itu, KPK akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Puspom TNI.

“Jika ada pihak militer aktif yang dibutuhkan keterangan dalam proses penyidikan, maka kita akan koordinasi lebih lanjut dengan pihak TNI,” tuturnya.

Untuk diketahui, dalam kasus ini, tiga pejabat PT PAL Indonesia disangkakan telah menerima fee agency dari perantara penjualan dua kapal perang untuk pemerintah Filipina, Ashanti Sales Incorporation.

Kerjasama pembelian sendiri disepakati pada 2014. Nilai kontrak penjualan dua kapal perang jenis Strategic Sealift Vessel itu sebesar US$86,96 juta.

Sebagai perantara, Ashanti Sales Inc mendapat komisi 4,75 persen. Ashanti berkomitmen memberi 1,25 persen untuk pejabat PT PAL Indonesia, atau sekitar US$1,087juta.

KPK sejauh ini baru menetapkan empat orang tersangka. Mereka di antaranya mantan Direktur Utama PT PAL, M Firmansyah Arifin; mantan Direktur Keuangan PT PAL, Saiful Anwar; Manager Treasury PT PAL, Arief Cahyana dan agency dari Ashanti Sales Inc., Agus Nugroho.

Atas perbuatan itu, para pejabat PT PAL disangkakan pasal 12 huruf a dan b atau pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Krn/Mlk)

article bottom ad