Home Dhana Kini, Ditjen Pajak Dapat Mengakses Data Nasabah Perbankan Tanpa Izin

Kini, Ditjen Pajak Dapat Mengakses Data Nasabah Perbankan Tanpa Izin

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan aturan baru yang memungkinkan Ditjen Pajak mengakses data nasabah perbankan tanpa harus mendapat izin Otoritas Jasa Keuangan atau Menteri Keuangan.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Perpu ini diundangkan pada 8 Mei 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly dan telah ditandatangani Presiden Jokowi.

article inline ad

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan, dengan adanya pertauran baru tersebut kerahasiaan data nasabah perbankan dianulir.

Darmin menyebutkan, dalam aturan lama, dalam membuka data nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan, Ditjen Pajak harus mendapatkan persetujuan dari berbagai sektor.

Ia menambahkan aturan baru ini ditujukan kepada nasabah domestik maupun asing. “Kalau dari luar tentu harus ada yang minta, baru itu diproses. Kalau pajak itu berarti dia tidak perlu lagi minta persetujuan menteri keuangan. Kalau dulu kan gitu, minta persetujuan ke menteri keuangan, minta persetujuan OJK. Sekarang enggak, langsung saja, artinya Perppu itu yang menganulir pasal itu,” kata Darmin di Kantornya, Jakarta, Selasa 16 Mei 2017.

Adapun dalam beleid ini, tidak spesifikasi tertulis ditujukan akses pemeriksaan kepada nasabah domestik maupun asing. Darmin menyebutkan, memang tidak diperlukan.

“Memang enggak perlu dimasukan. Justru tadinya pernah ada aturannya hanya asing kemudian dimasukan semuanya. Ya berarti asing dan dalam negeri,” jelasnya.

Adapun alasan dikeluarkan Perppu ini adalah Indonesia membutuhkan pendanaan untuk pembangunan nasional secara merata dan berkeadilan. Sumber pendanaan paling besar berasal dari pajak, yang selama ini dinilai terhambat akses untuk memperoleh informasi yang lebih luas, terutama rekening perbankan.

Keterbatasan akses membuat perluasan basis pajak menjadi terhambat, begitupun dalam pengujian kepatuhan wajib pajak. Sehingga rasio pajak sangat rendah.

Selain itu, Indonesia juga telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat UU mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017.

Bila tidak, maka Indonesia dinyatakan sebagai negara yang gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis (fail to meet its commitment), yang akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia, antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal.

Darmin melanjutkan, nantinya masing-masing lembaga terkait akan membuat aturan turunan yang mengacu pada Perppu AEoI.

“Mesti ada dong aturan pelaksana di masing-masing. Tapi ya masing-masing saja enggak lagi atur satu sama lain lembaganya, itu sudah Perppu-nya yang atur semuanya bahwa sudah otomatis dapat info mengenai rekening di bank,” pungkasnya. (Hend/Mlk)

article bottom ad