Home General Aturan Larangan Menikah dengan Teman Sekantor Digugat ke MK

Aturan Larangan Menikah dengan Teman Sekantor Digugat ke MK

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Sekelompok pegawai menggugat aturan terkait larangan menikah dengan teman sekantor ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka di antaranya adalah Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro, serta Airtas Asnawi.

Mereka mempermasalahkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan yang mengatur hak pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atas pekerja dalam satu perusahaan yang memiliki ikatan perkawinan dengan teman sekantor setelah perjanjian kerja disepakati kedua belah pihak.

article inline ad

Para pemohon menilai hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam UU Perkawinan dan UU Hak Asasi Manusia.

Jhoni, salah seorang pemohon uji materi megatakan, banyak pekerja dari berbagai daerah yang menghubunginya.

Mereka memberikan dukungan agar permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dapat diterima.

Jhoni mengatakan, ada kekhawatiran dan ketakutan yang dirasakan kawan-kawan yang saat ini akan melangsungkan pernikahan.

Mereka berpikir, akan dipecat dari perusahaan karena menikah dengan rekan sekantornya.

“Dengan kami gugat ini sudah banyak kawan-kawan dari Yogyakarta, Bali, bahkan di Perusahaan PLN Pusat di Jakarta yang mau menikah, sudah lamaran, tapi menunggu keputusan MK. Kalau keputusan ini berhasil, mereka langsung nikah,” ujar Jhoni pada Rabu 17 Mei 2017.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker) Haiyani Rumondang mengatakan dengan tegas bahwa pemberlakuan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan harus melalui proses pemeriksaan oleh Pemerintah.

“Perjanjian kerja ini harus melalui proses pemeriksaan oleh Pemerintah, untuk mencegah terjadinya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pengusaha,” ujar Haiyani di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin 15 Mei 2017.

Haiyani mengatakan hal ini mewakili pihak pemerintah dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Dalam hal ini, Pemerintah akan memeriksa substansi dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama terkait permasalahan hubungan pertalian darah dan ikatan perkawinan,” kata Haiyani.

Lebih lanjut Haiyani menjelaskan bahwa apabila ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah akan memberikan koreksi sebagai bentuk pengawasan dari Pemerintah sehingga aturan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. (Mlk)

article bottom ad