Home General Yusril Sebut Pemerintah Dapat Kalah dari HTI di Pengadilan, Jika…..

Yusril Sebut Pemerintah Dapat Kalah dari HTI di Pengadilan, Jika…..

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berpendapat, pemerintah bisa kalah di pengadilan melawan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Permohonan pembubaran yang diajukan oleh jaksa atas permintaan Menkumham bisa dikalahkan di pengadilan, oleh para pengacara HTI,” ujar Yusril melalui siaran pers resmi, Senin 8 Mei 2017.

article inline ad

Yusril membenarkan bahwa berdasarkan Pasal 59 dan 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, ormas bisa dibubarkan jika terbukti menyebarkan rasa permusuhan yang bersifat SARA, melakukan kegiatan separatis, mengumpulkan dana untuk partai politik dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Namun, ia meminta pemerintah harus berhati-hati. Seharusnya, pemerintah tidak langsung mengajukan permohonan pembubaran HTI ke pengadilan.

Pemerintah menurutnya harus terlebih dahulu menempuh langkah persuasif. Langkah persuasif itu yakni dengan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Jika langkah persuasif sudah dilakukan dan tidak membuahkan hasil, baru mengajukan permohonan ke pengadilan.

“Langkah hukum itupun benar-benar harus didasarkan atas kajian yang mendalam dengan alat bukti yang kokoh. Sebab jika tidak, permohonan pembubaran bisa dikalahkan,” ujar Yusril.

Dalam sidang di pengadilan nanti, HTI pun diberikan kesempatan untuk membela diri dengan mengajukan alat bukti, saksi dan ahli untuk didengar dan di depan persidangan. Vonis pengadilan negeri juga dapat dilakukan dengan upaya kasasi di Mahkamah Agung.

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto sendiri menilai upaya pembubaran organisasinya tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ismail mengaku pihaknya tidak pernah menerima surat peringatan dari pemerintah sebelum wacana pembubaran HTI.

“Sebelumnya tidak ada surat peringatan dari pemerintah. Surat peringatan apa, lha wong kami enggak punya salah kok. Makanya aneh,” ujar Ismail saat ditemui di kantornya, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin.

Ismail juga menegaskan, selama ini HTI tidak pernah melakukan pelanggaran hukum maupun mengajarkan ideologi anti- Pancasila seperti yang dituduhkan pemerintah.

Menurut dia, wacana pembubaran HTI, merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah sekaligus menjadi sebuah pelanggaran terhadap undang-undang.

“Katanya ini negara hukum. Pemerintah harus berpegang pada hukum, jangan semena-mena,” kata Ismail.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh ormas Hizbut Tharir Indonesia (HTI).

Melalui Menkopolhukam Wiranto, pemerintah menilai kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Mencermati pertimbangan itu, maka pemerintah perlu ambil langkah tegas untuk membubarkan HTI,” ujar Wiranto di kantornya, Senin siang.

Pemerintah akan mengajukan permohonan pembubaran HTI itu kepada pengadilan. Nanti, pengadilan lah yang memutuskan apakah HTI benar- benar dibubarkan atau tidak. (Mlk)

article bottom ad