Home General HTI Bantah Akan Melakukan Makar, Pemerintah Pastikan Tempuh Jalur Hukum

HTI Bantah Akan Melakukan Makar, Pemerintah Pastikan Tempuh Jalur Hukum

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) meminta pemerintah dan aparat keamanan agar tak menganggap kegiatan yang digelar organisasi itu sebagai tindakan makar.

Pada akhir April, HTI berencana menggelar International Khilafah Forum di Balai Sudirman, Jakarta namun dibatalkan karena tak mengantongi izin kepolisian. HTI akhirnya memindahkan acara itu ke Masjid Az-Zikra, Sentul, Jawa Barat, namun juga tak mendapatkan izin.

article inline ad

Tema kegiatan itu adalah ‘Khilafah Kewajiban Syar’i Jalan Kebangkitan Umat’.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto meminta pemerintah tak melarang acara tersebut karena merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin undang undang.

Selain itu, kegiatan sebagai kontribusi dari organisasi itu untuk perbaikan untuk bangsa.

“Oleh karena itu tidak pada tempatnya acara yang demikian mulia ini dihalangi, diganggu apalagi dilarang, atau dituding dengan berbagai macam tuduhan, seperti tuduhan makar dan tuduhan lain, yang tidak berdasar sama sekali,” kata Ismail dalam keterangan resmi Senin 8 Mei 2017.

Pada hari ini juga, Menteri Polhukam Wiranto akan mengambil langkah hukum untuk membubarkan HTI. Hal itu dilakukan karena pemerintah menilai kegiatan organisasi itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Mencermati berbagai pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” kata Wiranto di Kemekopolhukam.

Wiranto menegaskan, pembubaran itu bukan berarti pemerintah sewenang-wenang. Karena itu pemerintah menempuh upaya hukum.

Selain HTI, pemerintah menurut Wiranto saat ini akan mempelajari ormas lain yang dinilai tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. “Yang lain nanti dipelajari, satu demi satu,” katanya. (Mlk)

article bottom ad