Home General KPK Minta Pemerintah Terbitkan Aturan Pemecatan ASN dan Kepala Desa Korup

KPK Minta Pemerintah Terbitkan Aturan Pemecatan ASN dan Kepala Desa Korup

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengusulkan kepada pemerintah untuk me-revisi prosedur pemberian sanksi administrasi terhadap penyimpangan yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN), termasuk kepala desa.

Kepada Presiden Joko Widodo, KPK menilai integritas pejabat yang rendah merupakan pangkal perilaku koruptif.

article inline ad

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pemerintah pusat sebaiknya mempermudah pemecatan ASN yang kerap bertindak kontraproduktif, seperti menitip presensi dan menyalahgunakan anggaran negara.

“Kami mengusulkan ada peraturan mempermudah pemberhentian pegawai negeri atau diserahkan saja ke instansi masing-masing agar ada pembelajaran bagi aparatur sipil,” kata Alexander di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 5 Mei 2017.

Alexander beralasan, pparat penegak hukum tak bisa menangani perkara administrasi seperti ini. Agar penanganan penyimpangan aparatur sipil negara efektif dan efisien, penjatuhan sanksi harus dipermudah.

KPK juga menyorot penyimpangan pada program dana desa. Ia berkata, KPK tidak berwenang menerima dan menindak kejahatan yang terkait dana desa.

“Kepala desa itu tidak masuk kualifikasi penyelenggara negara. Kami tidak bisa menindaklanjuti dan harus melimpahkan ke instansi lain,” tuturnya.

Alexander menuturkan, kasus dana desa tak harus diselesaikan melalui pendekatan dan proses hukum. Menurutnya, biaya dan upaya penindakan tidak sebanding dengan angka kerugian.

Sanksi administrasi seperti pemecatan dan pengurangan anggaran, menurut Alexander, merupakan penindakan yang efektif terhadap penyelewengan dana desa . Namun, jenis sanksi itu belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Mlk)

article bottom ad