Home General Ditanya Wacana Pembubaran Ormas Anti-Pancasila, Ini Jawaban Jokowi

Ditanya Wacana Pembubaran Ormas Anti-Pancasila, Ini Jawaban Jokowi

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan kini sedang mengkaji keberadaan organisasi masyarakat anti-Pancasila di Indonesia.

Presiden Joko Widodo membenarkan hal tersebut, namun belum bisa memastikan apakah ormas itu akan dibubarkan atau tidak.

article inline ad

“Ini yang mau dikalkulasi oleh Menko Polhukam. Dilihat payung hukumnya,” ujar Jokowi di Jakarta Selatan, Jumat 5 Mei 2017. “Nanti ditunggu saja ya dari Menko Polhukam. Belum tahu akan dilakukan apa,” kata dia.

Jokowi juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana seluruh elemen bebas mengekspresikan pendapat di muka umum.

Namun, ujarnya, ada aturan yang tetap harus diikuti. Misalnya, tak boleh mengganggu ketertiban umum dan keamanan sosial.

“Kalau sudah dirasa mengganggu. Itu yang akan dilakukan sesuatu oleh Menkopolhukam,” ujar Jokowi.

“Jangan sampai energi kita ini habis setiap harinya hanya untuk urusan-urusan yang tidak produktif. Apakah terus kita ulang-ulang seperti ini? Ndak. Ndak. Tidak. Saya sampaikan, tidak,” tutur dia.

Menko Polhukam Wiranto sebelumnya mengakui tengah menggodok wacana pembubaran ormas yang dinilai tidak sesuai nilai-nilai Pancasila.

“Kalau ada suatu organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, ya dibubarkan. Kita tanya saja masyarakat, kalau ada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, kamu biarkan tidak?” ujar Wiranto, Kamis.

Menurut Wiranto, pemerintah ingin mengantisipasi adanya perkembangan ideologi yang berpotensi mengganti idoelogi Pancasila dan melawan pemerintahan yang sah.

Pancasila, kata Wiranto, merupakan warisan yang telah menyatukan masyarakat dari beragam suku, agama, dan ras.

Ketika ditanya ormas mana yang dimaksud bertentangan dengan Pancasila, Wiranto enggan menjawab.

Selain Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga sempat menegaskan bahwa pemerintah berhak membubarkan organisasi anti-Pancasila. Tjahjo bahkan langsung menyebut nama Hizbut Tahrir Indonesia.

“Setiap warga negara berhak membentuk organisasi. Tapi harus mencantumkan azas tunggal Pancasila dan menerima NKRI,” ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

“Misalnya HTI. Di Kemendagri enggak terdaftar, tapi terdaftar di Kemenkumham lalu mencantumkannya ideologi Pancasila. Namun di luar teriak-teriak anti- Pancasila. Nah, pemerintah bisa mencabut terdaftarnya ormas itu,” ujar dia.

Menurut Tjahjo, bahkan walaupun sebuah ormas terdaftar baik di Kemendagri dan Kemenkumham sekalipun, namun jika implementasi ormas itu menunjukkan anti- Pancasila, maka pemerintah tetap bisa membubarkannya.

“Berarti dia organisasi liar,” ujar Tjahjo.

Soal kementerian mana yang berhak membubarkan HTI, Tjahjo tak dapat memastikannya. Sebab, statusnya dikategorikan sebagai sengketa.

“Di Kemendagri enggak terdaftar, di Kemenkumhan terdaftar. Nah tinggal dirembukkan dalam pembahasan di tingkat Kementerian Kordinator Polhukam saja,” ujar Tjahjo. (Mlk)

article bottom ad