Home General 450 Warga Asing Ditolak Masuk ke Indonesia, Dari Negara Mana?

450 Warga Asing Ditolak Masuk ke Indonesia, Dari Negara Mana?

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Badan Keimigrasi telah menolak masuk 450 warga asing yang hendak masuk ke Indonesia sejak April 2017.

Dari data yang diperoleh Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM, Agung Sampurno pada Jumat 5 Mei 2017, 450 orang asing yang ditolak masuk itu berasal dari Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) berbeda:

article inline ad

1. Bandara Soekarno-Hatta 245 orang
2. Pelabuhan Batam 150 orang
3. Bandara Ngurah Rai 32 orang
4. Bandara Kualanamu 11 orang
5. Bandung 7 Orang
6. Tanjung Pinang 4 orang

Kehadiran mereka ditolaj dengan alasan beragam. “Alasan penolakan izin masuk seperti pelaku paedofilia, masuk daftar tangkal, memberikan informasi tidak benar, hingga tidak memiliki biaya hidup yang memadai,” jelas Agung dalam keterangan tertulis.

Adapun 10 negara yang warganya terbanyak ditolak masuk ke Indonesia adalah:

1. Bangladesh 114 orang
2. China 86 orang
3. India 49 orang
4. Maroko 28 orang
5. Nigeria 20 orang
6. Pakistan 16 orang
7. Srilanka 15
8. Filipina 13 orang
9. Singapura 11 orang
10. Australia 8 orang

Selain menolak masuk warga asing, Imigrasi juga berupaya mencegah keluarnya TKI nonprosedural demi memberikan keamanan dan perlindungan WNI yang akan bekerja di luar negeri. Data sampai dengan tanggal 28 April 2017, telah dilakukan penundaan pemberian paspor oleh 93 Kantor Imigrasi di Indonesia terhadap 2.924 WNI yang diduga akan menjadi TKI Nonprosedural dan 651 WNI yang ditunda keberangkatannya di 23 TPI darat, laut dan udara.

“Saat ini modus yang digunakan TKI nonprosedural cukup beragam seperti menyuap petugas, memberikan data dan dokumen palsu, menggunakan pesawat pribadi, menggunakan motif umrah, ziarah, dan wisata, dll,” jelas Agung.

Badan keimigrasian juga berjanji akan memperbaiki layanan kepada masyarakat, dengan menambah jumlah Kantor Imigrasi/ Unit Kerja/ Unit Layanan Paspor, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten) untuk penyediaan lahan, bangunan, personel dan sarana prasarana. (Mlk)

article bottom ad