Home General Rencana Kapolri Bubarkan HTI Didukung, Pemerintah Keluhkan Hal Ini

Rencana Kapolri Bubarkan HTI Didukung, Pemerintah Keluhkan Hal Ini

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Rencana Kapolri Jenderal Tito Karnavian membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendapat dukungan dari Setara Institute Hendardi.

Ketua Setara Institute Hendardi menilai rencana tersebut merupakan langkah yang tepat dan legal, sepanjang dilakukan melalui proses yudisial yang akuntabel.

article inline ad

Tito mengatakan pembubaran HTI akan didasari argumen bahwa organisasi itu dinilai telah mengganggu ketertiban sosial, potensi memicu konflik horizontal, dan mengancam ideologi Pancasila.

Menurut Hendardi gagasan khilafah yang diusung HTI merupakan suatu sistem politik dan pemerintahan yang bertentangan dengan Pancasila.

“Berbagai studi dan praktik di beberapa negara, ideologi khilafah yang disertai pandangan keagamaan eksklusif, takfiri atau gemar mengkafirkan pihak yang berbeda telah menimbulkan pertentangan kuat di tengah masyarakat,” ujar Hendardi melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 2 Mei 2017.

Hendradi mencontohkan beberapa negara yang menolak menolak keberadaan Hizbut Tahrir seperti Yordania dan Irak. Meskipun secara fisik HTI tidak melakukan kekerasan, Hendardi menilai gerakan pemikirannya yang secara massif dan sistematis telah merasuk ke sebagian warga negara Indonesia. Paham organisasi tersebut tuturnya, telah masuk melalui kampus dan majelis keagamaan.

HTI juga dianggap mengancam kebhinekaaan, sistem politik demokrasi, dan Pancasila, yang merupakan falsafah bangsa Indonesia. Gagasan tersebut merupakan eksperimentasi penerapan prinsip ‘margin of appreciation’ dalam disiplin hak asasi manusia,” tuturnya.

Menurut Hendardi negara berhak membatasi perkembangan HTI di Indonesia mengingat mereka telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika hanya penyebarannya yang dibatasi, kata Hendardi, maka orang-orang yang menganut pandangan keagamaan dan pandang politik seperti HTI tidak bisa dipidanakan.

Adapun tentang teknis pembubaran suatu organisasi massa, ia menyebut hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013. Pada Pasal 59-78 mengatur larangan bagi ormas, ancaman sanksi, pembekuan organisasi, hingga mekanisme pembubaran dan mekanisme untuk menyoal pembubaran itu.

Di tempat terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Hizbut tahrir Indonesia tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Namun pemerintah tak bisa melarang keberadaan ormas yang membawa misi khilafah tersebut.

Meski tidak terdaftar dan membawa misi khilafah, keberadaan HTI sulit dibubarkan pemerintah sebab, bisa saja pemerintah membubarkan suatu ormas, namun tak lama kemudian ada ormas dengan nama lain tapi dengan orang yang sama. Kesulitan membubarkan ormas juga karena ada jaminan konstitusi yang memberi hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul.

Tjahjo mengatakan ormas bisa ditindak bila ada pelanggaran hukum atau merupakan aliran sesat. “Kalau ada masalah hukum ada kepolisian, kalau aliran sesat ada Kejaksaan,” kata Tjahjo. (Mlk)

article bottom ad