Home Siswa Komnas HAM Dorong Pemerintah Terapkan Pendidikan HAM di Sekolah

Komnas HAM Dorong Pemerintah Terapkan Pendidikan HAM di Sekolah

SHARE
Sejumlah murid kelas 1 belajar menghitung di sekolah gubuk bambu SD filial Dusun Semokan Ruak, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Tanjung, Lombok Utara, NTB, Sabtu (18/4). SD filial yang memiliki 70 siswa dari kelas 1 hingga kelas 3 tersebut kondisi fisik bangunannya hanya terbuat dari gubuk bambu dan lantai beralaskan tanah dengan keterbatasan fasilitas pendukung belajar mengajar yang hanya berharap bisa dilengkapi dari sumbangan relawan yang berkunjung ke sekolah tersebut. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/Rei/NZ/15.
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah segera menerapkan pendidikan HAM di sekolah. “Sekarang payung hukum belum terjadi, kami akan mendorong pemerintah mengeluarkan perpres,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Nurkhoiron di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Mei 2017.

Untuk mendukung realisasi kebijakan ini, kata Nurkhoiron, Komnas HAM telah bekerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan.  Komnas HAM memilih proyek percontohan sebagai pendekatan penerapan sekolah ramah HAM. Dia berharap sekolah-sekolah yang menjadi  proyek percontohan nantinya menjadi rujukan untuk kebijakan nasional. “Agar langsung bersentuhan dengan lembaga pendidikan. Selain itu, dengan mendampingi, dapat tahu prosesnya,” ujarnya.

article inline ad

Selain merancang proyek percontohan sekolah ramah HAM, kata Nurkhoiron, Komnas HAM mencoba memperbaiki kualitas HAM di sekolah dengan melakukan perbaikan materi Pendidikan Kewarganegaraan, juga membuat buku dampingan untuk guru-guru PKN.

Menurut Nurkhoiron, salah satu kendala dalam penerapan HAM sebagai salah satu acuan pendidikan di Indonesia adalah citra HAM itu sendiri, terutama di lembaga pendidikan berbasis agama seperti madrasah. “Seolah dipisahkan, bahwa HAM bertentangan dengan nilai-nilai agama,” katanya. Padahal, kata dia, seharusnya nilai HAM bisa diterapkan di Indonesia, meski dalam penerapannya tentu harus berkesinambungan dengan kondisi bangsa.

Harapannya, kata Nurkhoiron, terjadi peningkatan kualitas HAM di lingkungan sekolah yang tersebar di penjuru Indonesia. Selain itu, mengurangi kasus-kasus yang terjadi di Indonesia setelah pada 2014-2015 terdapat 175 berkas pengaduan ke Komnas HAM. (Mlk)

article bottom ad