Home General Imparsial Dorong Presiden Ganti Panglima TNI, Ini Alasannya

Imparsial Dorong Presiden Ganti Panglima TNI, Ini Alasannya

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Direktur Imparsial Al Araf berpendapat rotasi jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia perlu dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Al Araf menilai, kebijakan Panglima TNI saat ini, Jenderal Gatot Nurmanyo, masih berorientasi pada sektor darat. “Kebijakannya lebih terlihat masih orientasi darat, terlihat dari pembangunan dua Komando Daerah Militer (Kodam), sedangkan kebijakan Presiden Joko Widodo kan lebih ke maritim,” ujarnya dalam diskusi evaluasi bidang pertahanan dan keamanan di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Mei 2017.

article inline ad

Dua Kodam yang dia maksud, yakni Kodam Merdeka di Sulawesi Utara dan Kodam Kasuari di Papua Barat.

Pengembangan kekuatan militer darat, menurut Al Araf, tak seimbang dengan kebijakan TNI di dua matra lain. Gencarnya pembangunan komando teritorial di darat pun disebut tak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Padahal agenda pemerintah membangun kekuatan maritim. Sudah sepatutnya pembangunan kekuatan Angkatan Udara dan Angkatan Laut menjadi prioritas dengan tidak meninggalkan Angkatan Darat,” kata dia.

Selain alasan tersebut, rotasi panglima juga dianggap penting dalam rangka penyegaran dan pembenahan internal. Jabatan pemipin militer, ujar dia, seharusnya diisi secara bergilir oleh pejabat dari tiga matra yang ada. Namun sejak 2013 Panglima TNI hanya dari Angkatan Darat.

Pada 2013, Panglima TNI dijabat oleh Jenderal Moeldoko hingga Presiden Jokowi melantik Gatot pada Juli 2015. “Padahal menurut UU TNI, pergantian panglima TNI prosesnya harus per angkatan (antar matra),” tutur Al Araf.

Mengacu dari umur, Jenderal Gatot Nurmantyo sejatinya akan pensiun Maret 2018 mendatang. Al Araf menyebut idealnya perwira tinggi yang ditunjuk menggantikan Gatot bukan berasal dari Angkatan Darat (AD).

Untuk menentukan siapa yang berhak ditunjuk sebagai Panglima TNI pengganti Gatot Nurmantyo, menurutnya, Presiden Joko Widodo juga harus mempertimbangkan agenda politiknya dalam membangun poros maritim.

Idealnya pembangunan poros maritim, harus diikuti pembangunan kekuatan udara dan kekuatan di laut.
“Dengan tidak meninggalkan kekuatan darat. Kekuatan darat itu penting, tapi yang prioritas itu udara dan laut. Sehingga idealnya Panglima TNI yang baru berasal dari Angkatan Udara atau Angkatan Laut,” katanya. (Mlk)

article bottom ad