Home General Gunakan Hak Angket untuk KPK, DPR Disebut Salah Alamat

Gunakan Hak Angket untuk KPK, DPR Disebut Salah Alamat

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi menilai hak angket Dewan Perwakilan Rakyat yang ditujukan ke lembaga antirasuah itu salah alamat. Alasannya, KPK bukan badan pemerintah yang bisa disasar dengan angket.

“Hak angket adalah proses penyelidikan untuk pelaksanaan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Mei 2017.

article inline ad

Dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, disebutkan bahwa sasaran angket adalah presiden dan jajarannya serta badan pemerintah non-kementerian. “Jadi KPK tidak masuk sana,” kata Febri.

Meski demikian, Febri mengatakan lembaganya saat ini masih menimbang-nimbang langkah untuk menghadapi hak angket yang disahkan oleh DPR.

Salah satu isi hak angket itu adalah desakan untuk membuka rekaman Miryam S. Haryani, saksi dalam penyidikan korupsi e-KTP. “Kami belum dapat info resmi tertulis, KPK pertimbangkan lanjut apa sikap kelembagaan kami. Sejauh ini kami sampaikan, KPK tidak mungkin membuka bukti‎ yang dibutuhkan di penyidikan di luar persidangan,” kata Febri.

Selain desakan untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam, hak angket itu berisi pertanyaan kepada KPK mengenai dugaan penyalahgunaan anggaran seperti tertuang dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan, dugaan konflik internal antara pimpinan dan penyidik KPK, dan kerap bocornya dokumen rahasia seputar kasus yang sedang ditangani di KPK.

Hal senada disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Mahfud bahkan menyarakan KPK agar mengabaikan hak angket DPR. Apalagi, proses pembentukan hak angket ini sudah ditolak beberapa fraksi di DPR.

“Menurut saya KPK abaikan saja, apalagi ada lima ini yang tegas-tegas menolak Demokrat, PKS, Gerindra, PKB, dan PAN sebenarnya ini sudah selesai, tapi kalau ada kongkalikong dari fraksi-fraksi di DPR itu berbeda lagi,” kata Mahfud dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (2/5).

Pakar hukum tata negara ini menyebut hak angket sebenarnya digunakan untuk mengatur hubungan dan pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan. Dimana arti pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah lembaga eksekutif.

Dia melanjutkan, pada Pasal 79 ayat 3 UUD MD3 disebutkan bahwa hak angket dipakai untuk menyelidiki adanya pelanggaran UU termasuk kebijakan pemerintah yang strategis. Pemerintah yang dimaksud di antaranya, presiden, wakil presiden, kapolri, jaksa agung, dan lembaga-lembaga pemerintah nondepartemen seperti Lemhanas, LIPI, dan BPJS.

“Adapun lembaga negara yang bukan pemerintah, itu KPK, KPU, Komnas HAM, ini enggak bisa diangket. Jadi ini juga sama saja dengan mengangket BPK, MK, MA. Itu enggak bisa diangket,” pungkas Mahfud. (Mlk)

article bottom ad