Home General MUI Ingin Punya Fraksi di DPR, Ini Tanggapan Politisi Senayan

MUI Ingin Punya Fraksi di DPR, Ini Tanggapan Politisi Senayan

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Majelis Ulama Indonesia menginginkan punya fraksi di DPR untuk memperkuat nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. MUI juga menilai selama ini anggota DPR belum membuat produk undang-undang yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

“DPR kan tugas membuat UU kan ya, nah kenyataannya hari ini banyak UU yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga masyarakat resah,” ungkap Sekjen MUI Anwar Abbas, Kamis 27 April 2017.

article inline ad

MUI menilai seperti itu karena melihat ada banyak UU yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi dan kalah. Seperti UU Migas yang akhirnya dimenangkan oleh Muhammadiyah. Anwar menyebut hal itu yang membuat MUI menilai wakil rakyat belum bisa membuat UU sesuai dengan semangat konsitusi negara.

“Ini pertanda bahwa anggota DPR tidak cermat dalam membuat UU, buktinya dibatalkan oleh MK karena tidak sesuai Pancasila dan UUD 1945. MUI melihat bahwa Pancasila dan UUD 45 sudah sesuai dengan ajaran Islam, pertanyaannya apa tugas MUI? Memperjuangkan itu supaya tegak dan dilaksanakan dengan baik,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan keinginan MUI bakal sulit terwujud. “Bagaimana caranya, ya?” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 April 2017.

Menurut Fadli, penguatan nilai Islam bisa saja diperjuangkan di parlemen lewat kelompok-kelompok yang terbentuk atas dasar suka rela dari anggota DPR. “Tapi kalau ada kelompok yang memiliki pandang sama, ya bisa saja. Seperti kaukus kesehatan, kaukus Papua. Tapi, itu bukan alat kelengkapan dewan, ya,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan tidak bisa apabila DPR memberikan satu fraksi khusus MUI di Senayan. Ia menegaskan bahwa fraksi di DPR adalah kepanjangan dari partai politik. Untuk menempatkan perwakilan di DPR juga ada syarat yang berlaku dan diatur dalam undang-undang.

Sementara Ketua Komisi Agama DPR RI, Ali Taher Parasong mengatakan, pernyataan yang dikeluarkan MUI merupakan bagian dari rasa kegelisahan masyarakat terhadap perkembangan hukum di tanah air. Namun, menurut dia, isu fraksi MUI sebatas wacana simbolik atas respon sosiologis yang tidak menempatkan hukum pada posisi yang benar. “Biarlah MUI mengusurus umat sedangkan politik ada yang mengurus,” ujarnya.

Menurut Ali, yang paling penting adalah aspirasi umat Islam dapat disalurkan ke partai politik. MUI selama ini menjadi juga tempat umat Islam menyampaikan aspirasinya. “Karena tugas partai menampung aspirasi, menyalurkan sekaligus mengawalnya,” kata politikus Partai Amanat Nasional ini. (Mlk)

article bottom ad