Home General Libatkan Panglima dan POM TNI, Langkah KPK Memanggil Kepala Bakamla Dinilai Tepat

Libatkan Panglima dan POM TNI, Langkah KPK Memanggil Kepala Bakamla Dinilai Tepat

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk meminta bantuan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan POM TNI dalam upaya menghadirkan Kepala Badan Keamaman Laut ( Bakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo, sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, dinilai tepat.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, Kepala Bakamla saat ini merupakan perwira TNI aktif yang terikat dengan Undang-Undang TNI, di mana ia hanya bisa diperiksa oleh satuan POM.

article inline ad

“Pertama memang sulit ya karena ada undang-undang lain yang mengatur soal TNI. Kalau seperti itu (minta bantuan) bisa. Artinya ada langkah persuasif dari pimpinan lembaga terkait. Itu bagus,” ujar Bambang di Jakarta, Jumat 21 April 2017.

KPK menurutnya, bisa bekerja sama dengan TNI untuk mengorek keterangan dari Arie selaku saksi dalam kasus korupsi di Bakamla.

“Jadi ini mengacu pada Undang-Undang KPK juga di mana KPK bisa bekerja sama dengan penyidik POM TNI,” tambah Bambang.

KPK sebelumnya meminta bantuan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan POM TNI untuk menghadirkan Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo, sebagai saksi di Pengadilan Tipikor.

KPK terlebih dahulu meminta penetapan hakim sebagai dasar perintah untuk menghadirkan Arie Soedewo. Hakim menyetujuinya.

“Karena Beliau masih TNI aktif, dilakukan pemanggilan antarpimpinan institusi. Jadi kemarin pimpinan KPK sudah bersurat kepada Panglima, minta bantuannya untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir di persidangan,” ujar jaksa KPK Kiki Ahmad Yani di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat.

Kiki pun berharap Arie bisa memenuhi pemanggilan untuk menjadi saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor.

Kehadiran Arie dinilai berguna untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatannya dalam kasus suap terkait pengadaan monitoring satelit.

“Supaya persidangan menjadi persidangan yang adil dan terbuka, karena kedua orang ini banyak disebut oleh saksi-saksi sebelumnya,” ujar Kiki di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat.

Selain Arie, saksi lainnya yang juga dipanggil untuk memberikan keterangan adalah Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi. Fahmi merupakan staf khusus Kepala Bakamla.

Menurut Kiki, sejumlah saksi dalam persidangan sebelumnya menguraikan mengenai peran Arie Soedewo dan Ali Fahmi dalam proses penganggaran dan proses lelang di Bakamla. Keduanya bahkan disebut mengetahui dan mengatur persentase pemberian uang ke pejabat-pejabat tinggi di Bakamla.

Kehadiran dalam persidangan dinilai akan membantu Arie untuk memberikan klarifikasi mengenai kebenaran keterangan tersebut.

Nama Arie Soedewo disebut dalam tiga surat dakwaan jaksa KPK. Dalam surat dakwaan, Arie disebut meminta keuntungan atau fee sebesar 7,5 persen dari nilai proyek sebesar Rp 222,4 miliar.

Dalam persidangan sebelumnya, mantan Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama Bambang Udoyo, mengaku pernah menerima uang Rp 1 miliar. Menurut Bambang, penerimaan uang itu berdasarkan arahan dari Arie Soedewo.

Selain itu, Bambang selaku mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan monitoring satelit di Bakamla, menyebut adanya intervensi Kepala Bakamla dalam proses pengadaan. (Mlk)

article bottom ad