Home Nusantara Kerja Sama KPK Berantas Korupsi, Pemkot Tangsel Terbitkan Aplikasi USER ID E

Kerja Sama KPK Berantas Korupsi, Pemkot Tangsel Terbitkan Aplikasi USER ID E

SHARE
article top ad

Tangerang Selatan, Mediabhayangkara.co.id – Pemerintah Kota Tangsel menggelar acara penyerahan USER ID E – Reses DPRD Tangsel di Gedung Balai Kota Tangsel di jalan Maruga No 1 Ciputat Kota Tangsel, tepatnya di lantai 4 Kantor. Acara dipimpin langsung Walikota Hj.Airin Rahmi Diany, Kamis 20 April 2017.

Hadir di acara tersebut, Kasatgas Unit Korsup Pencegahan Komisi Pemberantas Korupsi Asep Rahmat Suwandha, Dandim 05/06 Tgr Letnan Kolonel Inf. M. Imam Gogor Agnie, perwakilan Kejaksaan Kabupaten Tangerang, Eko Indarno, seluruh anggota DPRD Kota Tangsel, OPD Tangsel, dan para Camat se-Tangsel.

article inline ad

Acara penyerahan kali ini merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumya bersama Ketua DPRD Tangsel di Propinsi Banten, mengenai Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Gubernur dan Bupati/Walikota se-Provinsi Banten.

Walikota Airin berharap kerja sama ini dapat berjalan sesuai ketentuan, aturan, dan regulasi yang berlaku, juga tercipta sinkronisasi dengan Banggar DPRD Tangsel dalam merealisasi usulan masyarakat.

Saat menyerahkan User Id aplikasi E-Reses DPRD Tangsel, Airin menyatakan, salah satu pencegahan korupsi yang dilaksananakan bersama jajarannya adalah dengan cara menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan (SIMRAL).
“Ini merupakan alat bantu menyusun APBD mulai dari Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan OPD,” tuturnya.

Anggota DPRD Tangsel yang telah menerima User dan pasword ID, tuturnya, akan mudah mengakses usulan, dan juga akan terlihat apakah sudah dilaksanakan atau sebaliknya.  “Akses ini dapat melihat mana yang sudah diterima dan yang belum, sehingga dapat diprioritaskan,” katanya.

Kasatgas Unit Korsup Wil II Pencegahan KPK Prov Banten, Asep Rahmat Suwandha, juga menyinggung Program ‘Quit Wins’ di DPRD, yang menrutnya sesuai UU No 27 Tahun 2009, tentang fungsi dan peran DPRD, bahwa evaluasi tata tertib dan kelengkapan SOP di Setwan sangat penting.

“Ini moment baik bagi KPK dalam upaya evaluasi pencegahan korupsi di Banten pada 2016 lalu. Hasil pembahasan, KPK dan pemerintah sudah menyepakati 6 rekomendasi pencegahan korupsi yang fokus untuk tahun 2017,” ujar Asep.

Ia juga menegaskan kalau pencegahan pemberantasan korupsi tergantung kemauan dan komitmen pimpinan pemerintahan seperti Walikota, DPRD beserta jajaran.

Menurutnya, peran pejabat publik dan PNS dalam penolakan segala bentuk korupsi harus dilakukan dengan melaporkan dugaan adanya korupsi, melapor harta kekayaan secara jujur dan benar, dan melaksanakan sesuai tupoksi aturan yang berlaku.

“Melalui pemanfaatan aplikasi SIMRAL akan tercipta pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi,” pungkasnya. (Lingga)

article bottom ad