Home General Terima Massa Aksi FPII, Komisi I DPR RI Janji Segera Panggil Dewan...

Terima Massa Aksi FPII, Komisi I DPR RI Janji Segera Panggil Dewan Pers

SHARE
article top ad

Jakarta – Komisi I DPR RI menyikapi tuntutan massa aksi Forum Pers Independent Indonesia. Dalam aksi kedua, Kamis 13 April 2017 lalu, Komisi I yang diwakili Wakil Ketua Meutya Hafid dan anggtoa Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyambut perwakilan FPII.

FPII bersikukuk menuntut pencabutan kebijakan verifikasi media, QR Code versi dewan pers, stop dikriminalisasi wartawan di seluruh Indonesia, dan mendesak digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP),

article inline ad

Perwakilan FPII yang hadir antara lain, Kasihhati, Ketua Presidium FPII, dan Edy Piliang, Jubir Presidium, beserta jajaran lain.

Pertemuan antara FPII dengan komisi I DPR RI berlangsung singkat, dan menghasilkan beberapa poin. Hal itu disampaikan Opan selaku ketua Setnas FPII saat dijumpai awak media di gedung DPR RI, Selasa 18 April 2017.

“Pertemuan tadi tidak banyak yang kami minta, FPII hanya menuntut cabut verifikasi media versi dewan pers yang kami anggap sangat mendikriminasikan pemilik media dan insan pers di seluruh Indonesia,” ungkap Opan.

Menurutnya, verifikasi media versi dewan pers sangat tergsesa-gesa tanpa adanya sosialisasi yang jelas. Bahkan, kata dia, 74 media yang diversifikasi merupakan hasil dari Piagam Palembang tahun 2010.

“Fatalnya, verifikasi tersebut telah membunuh perkembangan media dan kemerdekan pers, ini harus disikapi dengan serius,” lanjut Opan.

Wakil Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyampaikan, tuntutan FPII menjadi catatan komisi I DPR RI.

“Tuntutan FPII bisa kami rasakan, memang belum adanya tata kelola kewartawanan yang baik selama ini,” ujar Meutya.

Meutya juga menyampaikan akan memanggil ketua dan pengurus Dewan Pers, menyampaikan tuntutan FPII. Ia mengaku, Komisi I sangat jarang bertemu pengurus Dewan Pers.

Bahkan kata Meutya, hanya setahun sekali Dewan Pers dipanggil membahas anggaran APBN untuk kebutuhan Dewan Pers pertahunnya.

“Kami dari komisi I DPR RI akan mempelajari tuntutan FPII ini, jika memang dirasakan verifikasi media tersebut belum saatnya diberlakukan, maka kami akan meminta Dewan Pers untuk mencabutnya sebelum ada sosialisasi, dan ketentuan ketentuan untuk verifikasi dipahami seluruhnya,” katanya.

Untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), Meutya meminta FPII segera melengkapi beberapa persyaratan yang diperlukan.

Di tempat yang sama, ketua Deputi Jaringan FPII, Hefrizal, mendesak Dewan Pers melalui komisi I DPR agar segera menggelar siaran pers untuk mencabut edaran yang sudah disebarluaskan ke instansi pemerintah, TNI dan Polri, bahwa nama-nama media yang sudah terverifikasi dan tersebar tersebut dibatalkan. (Satria)

article bottom ad