Home General Pengamanan Pilkada DKI: ‘Aparat Tidak Menghadapi Musuh, Tapi Rakyat’

Pengamanan Pilkada DKI: ‘Aparat Tidak Menghadapi Musuh, Tapi Rakyat’

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Saat memberikan pembekalan pada aparat gabungan yang akan bertugas mengamankan pemungutan suara Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, 19 April 2017, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengingatkan agar melakukan pendekatan yang sifatnya persuasif.

Ia berharap, kehadiran puluhan ribu aparat di Jakarta tidak menciptakan kesan intimidasi.

article inline ad

“Ingat, kita bukan akan menghadapi musuh, tetapi menghadapi rakyat,” kata Wiranto di depan ribuan anggota aparat gabungan TNI dan Polri di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 18 April 2017.

Namun, dia mengingatkan bahwa aparat dapat bersikap tegas terhadap pihak yang melanggar hukum, maupun yang terindikasi mengganggu pelaksanaan Pilgub DKI putaran kedua.

“Dulu saya juga pernah melaksanakan pemilu pertama yang bebas dari pengaruh militer dan kepolisian, ternyata bisa. Karena itu jaga netralitas kita sebagai aparat keamanan, sebagai penyelenggara pemilu,” tutur Wiranto.

Tidak lupa dia mengimbau masyarakat yang berasal dari luar DKI tak berbondong-bondong masuk ke Jakarta. “Saya ingatkan jangan sampai ada pihak manapun yang mencoba untuk mengganggu, mencoba mencederai demokrasi yang sedang kita jalankan.”

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya menegaskan adanya 65.000 orang personel pengamanan dari unsur TNI, Polri, dan anggota Pelindung Masyarakat (Linmas).

Pasukan gabungan pun ditempatkan di tiap lokasi pemungutan suara (TPS), sebanyak 34.000 orang, yang terdiri dari 17.000 polisi dan 17.000 prajurit TNI. Ada pula 10.000 personel Polri dan 9.600 pasukan bawah kendali operasi dari Komando Daerah Militer Jaya yang disiagakan sebagai dukungan.

“Kemudian masih ada kekuatan cadangan, yang di bawah kendali langsung Kapolri di tingkat Mabes (Polro), maupun yang langsung di bawah kendali Panglima TNI,” kata Tito, Selasa.

Pengamanan pun diperkuat dengan maklumat yang diterbitkan Polda Metro Jaya, untuk mencegah potensi massa dari luar DKI. “Apalagi jika sampai ke TPS, maka kami akan melakukan tindakan yang disebut diskresi kepolisian, yaitu memberi kewenangan kepada seluruh anggota untuk menilai, kemudian memberikan tindakan yang dilakukan untuk kepentingan publik,” Tito menjelaskan. (Mlk)

article bottom ad